Menjawab Pidato Tudingan Tgb Terhadap Pendukung Prabowo - Balya Nur
Balya Nur - Warga kampung sebelah dan orang-orang yang mengaku netral satu bunyi soal TGB.
Telunjuk banyak omong mereka diarahkan ke kampung sini. Mereka bilang, kenapa kalian dulu memuji TGB, kini bersikap sebaliknya?
Jawaban balik dengan pertanyaan, jika kalian punya mantan, kenapa kini yang dipuji ialah kekasih yang sekarang?
Sebagai contoh, BTP memuji calon istrinya bakir masak, beda dengan mantan istrinya yang tidak bakir masak.
Pernyataan BTP itu menuai protes dari adiknya dan sejumlah pendukung BPT wabil khusus kaum hawa.
Atau begini.
Kalau kita memuji pembantu yang rajin bekerja lagi jujur, kemudian sebab pembantu kita jatuh cinta pada Satpam komplek, kerjanya jadi nggak bener lagi nggak jujur.
Baca juga: Tukang Uninstall di Uninstall
Apakah kita masih memujinya sebagai pembantu yang baik?
Perubahan sikap seseorang akan diikuti oleh penilalain orang lain. Hal itu masuk akal saja.
TGB dulu tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja.
Keberhasilan memimpin NTB 2 proide sudah tidak diragukan lagi.
Kalau ada yang meragukan, bahkan ada yang menghina dan menihilkan prestasinya, pastilah itu kampung sebelah. Silakan cek jejak digitalnya.
Sebagai alumni Mesir, keulamaannya niscaya tidak diragukan lagi.
Dia ceramah ke sana kemari.
Sedikit bicara politik, banyak bicara soal agama.
Perpaduan kecakapan di pemerintahan dan andal ilmu agama inilah yang mengakibatkan TGB sebagai sosok ideal sebagai pemimpin masa depan.
Elektabilitasnya mulai nampak sebab proteksi secara umum dikuasai kampung sini yang rindu pada kepemimpinan model TGB.
Perlahan tapi pasti, elektabilitasnya mulai merangkak naik. Padahal TGB minim sekali bicara soal politik, lebih banyak bicara soal agama.
Ketika TGB mulai bicara politik, para pendukungnya menunggu dengan tegang.
Kemana arah politiknya dilabuhkan?
Setelah terus terang TGB menyatakan dukungannya pada Capres yang bukan pilihan para pendukungnya, serta merta elektabilitasnya terjun bebas.
Tapi para mantan pendukungnya tetap menghormati TGB sebagai seorang ulama.
Karena waktu itu TGB masih lebih banyak bicara soal agama ketimbang politik.
Masih ceramah ke sana kemari.
Kalau ada satu dua para mantan pendukungnya yang marah, kebablasan memaki TGB yang lebih kental keulamaannya ketimbang sebagai politisi,
Ya sebab tidak semua orang punya pengalaman hidup memuliakan ulama.
Sampai disini, saya mau kasih perbandingan mutakhir.
Beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi dan para pendukungnya memuji habis Bukalapak.
Cukup dengan satu kicauan pendek boss Bukalapak, keadaan berbalik 180 derajat.
Para pendukung Jokowi berusaha menenggelamkan Bukalapak dengan tagar uninstall Bakalapak.
Imbauan Presiden Jokowi semoga para pendukungnya menginstall ulang Bukalapak tidak didengarkan oleh pendukungnya.
Mereka sudah terlanjur sakit hati dengan kicauan boss Bukalapak.
Pertanyaan buat orang-orang yang mengaku netral.
Perubahan sikap kedua kubu pada TGB, kenapa yang disasar hanya satu kubu saja?
Kenapa tidak juga ditanyakan pertanyaan yang sama kepada kubu yang dulu banyak omong pada TGB kini berbalik memuji TGB?
Pertanyaan yang sama pada warga kampung sebelah, kenapa usil mempertanyakan sikap kampung tetangga yang balik arah proteksi pada TGB?
Kenapa tidak bertanya pada tetangga dekatnya yang juga mendadak memuji TGB?
Dua bulan terakhir ini, TGB sudah menjadi politisi murni tanpa campuran.
TGB telah bermetamorfosis menjadi sosok politisi sejati. Tercermin dari pernyataan pernyataan mutakhirnya.
Makanya goresan pena ini dibuat. Mengkritisi politisi bukan pekerjaan durhaka.
Setelah program debat antar Capres episode dua, ada “debat” lanjutan antar timses mendebat soal debat Capres.
TGB tampil sebagai juru bicara kubu Jokowi.
Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini sejumlah media online setuju membandingkan dengan cepat ucapan dua Capres yang berdebat dengan data dan fakta yang sebenarnya, dengan cara menginformasikan setiap sesi debat.
Dari sejumlah fakta yang dibongkar oleh media online, tertulis dengan terang sejumlah data yang tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh Capres Jokowi.
Media tidak menyebutnya sebagai kebohongan, tapi hanya bilang, tidak sesuai fakta.
Tapi bagi kubu oposisi tentu saja lebih tajam, mereka menyebutnya sebagai kebohongan.
Sebagai juru bicara kubu Jokowi, TGB tentu saja harus membela apa yang disebut oleh kubu oposisi sebagai kebohongan.
Membela kebohongan sudah menjadi sifat dasar politisi sejati.
Membela kebohongan dalam konteks ini bukan berarti membela kebohongan, tapi meluruskan kebohongan menjadi seolah bukan kebohongan.
Misalnya ketika dulu Prabowo mengatakan, Malaysia lebih besar dari Jawa Tengah, kubu petahana menuduh Prabowo berbohong.
Tapi kubu Prabowo membela dengan meluruskan, yang dimaksud bukan luas wilayah, tapi jumlah penduduk.
Ucapan politisi tidak sanggup diartikan verbatim.
Tidak ada lagi kebakaran hutan tidak sanggup diartikan tidak ada kebakaran hutan, tapi sanggup berarti penurunan kebakaran hutan.
Tidak ada lagi konflik agraria tidak sanggup diartikan tidak ada konflik agraria, tapi sanggup bermakna ganti untung.
Bingung?
Jangan galau jika berhadapan dengan politisi murni.
Begitulah bahasa TGB sekarang.
Dia seolah menjadi juru tafsir ucapan verbatim Capres Jokowi.
Dia tidak peduli pada sejumlah media yang membongkar sejumlah kebohongan data yang diucapkan Jokowi, pokoknya bagi TGB Capres joko widodo dalam debat ini memberikan argumennya dengan gaya bicara yang singkat, tegas, lugas, dan jernih.
Dengan modal pengetahuan mutakhir soal TGB ini, saya mau menengok sejenak ke belakang beberapa pernyataan TGB.
TGB pernah memuji Presiden Jokowi sangat perhatian pada NTB hingga beberapa kali mengunjungi NTB padahal pada Pilpres 2014 Jokowi kalah telak di NTB.
Itu sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak sedang bekerja untuk elektoral.
Jawabannya gampang saja.
Bagi politisi, tempat yang dulu kalah harus diberi perhatian lebih.
Sesederhana itu jawabannya.
Masa sih nggak paham?
Kalau belakangan ini duet UYM dan TGB sedang gencar memuji keislaman Jokowi, itu sih hal biasa dalam setiap pilpres.
Dulu ketika di NTB Jokowi menjadi imam shalat maghrib, TGB ditanya soal bacaan sholat Jokowi, TGB menjawab diplomatis , “ Bacaannya terang.“
Padahal kriteria “terang” tidak dikenal dalam menilai bacaan sholat.
Tapi sudahlah, memuji Capres yang didukung ialah masuk akal saja.
Hak segala para pendukung.
Beda lagi Kalau sudah merembet menyinggung pada lawan politik.
Harus dijawab tuntas.
Dalam sebuah pidatonya yang diunggah di Youtube, TGB bukan cuma memuji Jokowi, tapi menyinggung sikap para pendukung Prabowo.
Dari soal HRS, soal kebebasan beribadah, dan soal lainnya.
Pidato TGB dalam video yang beredar di youtube ini ialah semacam deklarasi NW untuk Capres Jokowi.
Tentu saja tidak ada yang salah.
Tapi isi pidato TGB yang menyinggung pendukung Prabowo, tentu saja harus dijawab.
TGB bicara secara umum soal kebebasan beragama di Indonesia.
Umat Islam yang menjalankan ibadah di bumi Indonesia tercinta ini berdasarkan TGB, di abad Jokowi tidak ada tekanan, tidak ada kriminalisasi.
Beliau memberi teladan maraknya majelis taklim yang bukan hanya di masjid-masjid, tapi juga di lapangan-lapangan, di jalan-jalan.
Begitu juga soal ekonomi syariah yang marak.
Kalau soal itu sih bukan hanya di abad Jokowi, semenjak abad orde lama, orde gres hingga orde reformasi, umat Islam bebas menjalankan ibadahnya.
Bahkan konon di abad penjajahan, umat Islam bebas mengaji di surau atau pesantren, dengan syarat jangan berani ngeledek Belanda.
Memahami makna kriminalisasi ulama bukan berarti menekan semua ulama.
Itu sih namanya rezim yang nekad bunuh diri.
Dulu di abad orba, ada ketika pemerintah orba “bermusuhan” dengan umat Islam.
Tapi bukan berarti pemerintah orba tidak sanggup proteksi dari ulama.
Banyak lah ulama yang menjadi pendukung pemerintah orba.
Waktu itu pemerintah orba hanya mengawasi dengan ketat ceramah-ceramah para da’i yang dianggap melawan pemerintah orba yang otomatis dianggap melawan pancasila.
Lihat juga: Man of The Match Debat Capres 2019
Tapi soal ibadah mahdhoh mah bebas-bebas saja.
Bahkan pemerintah juga menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
Maknanya jelas, muslim yang “dimusuhi” oleh pemerintah orba ialah yang tidak mendukung Golkar.
Umat Islam pendukung Golkar jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dianggap sebagai “musuh” pemerintah.
Dan itu sudah cukup dicatat sejarah sebagai masa pemerintah orba tidak serasi dengan umat Islam.
Pada selesai pemerintah orba, barulah disebut sebagai pemerintah orba lebih ramah pada umat islam ditandai dengan munculnya ICMI.
Kurang lebih ibarat lah dengan sekarang.
Misalnya begini.
Sekarang ini, banyak yang teriak soal intoleransi.
Jakarta disebut sebagai kota paling tidak toleran.
Pertanyaannya, apakah di Jakarta ada non muslim yang dihalangi ke tempat ibadahnya?
Jawabannya tentu saja tidak.
Tapi kenapa dituduh kota paling intoleran?
Ini sanggup menjawab sebagian argumen pertanyaan TGB, kenapa kini ada gosip tekanan terhadap umat Islam?
Padahal umat Islam bebas-bebas saja menjalankan ibadahnya.
Ditambah lagi petahana mengangkat cawapres ulama.
Sayangnya, TGB tidak sama sekali menyinggung teladan kriminalisasi masjid dan khatib yang gagal total melalui gosip 40 masjid radikal.
Entah sanggup wangsit dari mana, mendadak BIN mengumumkan ada 40 masjid yang terpapar radikalisme.
Tentu saja masjid ialah benda mati yang tidak sanggup bicara, tapi yang dimaksud ialah khatibnya.
Pernyataan BIN ini impulsif diikuti oleh sejumlah pejabat.
Rakyat seolah ditakut-takuti akan terpapar radikalisme.
Tapi ternyata, BIN hanya copas dari penelitian P3M dengan sponsor dari oknum tertentu yang punya kekerabatan dengan parpol tertentu.
Hal itu terbongkar dari “dalang” penelitian itu yang dikupas habis di program ILC TV One.
Setelah terdesak, peneliti P3M itu mengatakan, penelitiannya masih mentah belum sanggup dijadikan rujukan. Belum sanggup dijadikan kesimpulan.
Setelah legalisasi itu, gosip masjid radikal mendadak lenyap!
Itu cuma satu contoh.
Coba, jika ILC tidak membongkar praktik kriminalisasi khatib ini, hingga kini dan akan datang, 40 masjid itu tetap jadi tersangka walaupun tanpa bukti.
Dalam pidato ini, TGB juga menyinggung soal pengeras bunyi masjid.
“Bahkan tidak ibarat yang ada di Saudi, di Mesir atau negara-negara yang lain, bahwa loadspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan, di Indonesia tidak sedikit loadspekaer yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan walaupun disitu tidak ada orang, nyala loadspeakernya. Ngaji panjaaaang…Dimana mau…pergi ke Turki, ada nggak. Sebelum sholat itu ada ngaji sepuluh menit, sesudah sholat ada ngaji, ndak ada. Ada ndak majelis ta’lim yang memakai speaker masjid, sesudah contohnya zohor kemudian pake speaker, pengajian, atau sesudah maghrib. Di Turki, di Mesir, di Saudi, ada ndak? Tidak. Kalau pun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak memakai speaker luar. Kaprikornus jangan tergoda oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita Islam susah. Tidak. “
Entahlah. Apakah TGB mengikuti kasus Melliana yang berujung pada tuntutan pembatasan penggunaan loadspeaker.
Memang sudah ada aturan penggunaan loadspeker semenjak tahun 1978.
Tapi muncul tuntutan semoga aturannya lebih ketat.
Pemerintah pun merespon tuntutan itu, tapi entah kenapa mendadak berhenti.
Barangkali sebab jelang pilpres. Nggak menguntungkan untuk elektablitas.
Jika contohnya terpilih kembali, tuntutan pengetatan penggunaan loadspeaker masjid yang disuarakan oleh secara umum dikuasai pendukung petahana, bukan tidak mungkin akan direalisasikan.
Apalagi Capres petahana sudah tidak sanggup nyalon lagi pada proide berikutnya, jadi nggak risau soal elektablitas.
Satu hal lagi soal HRS.
TGB mengatakan:
“Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak, bahwa pada masa bapak Jokowi ini ada kriminalisasi, contohnya kepada Habib Rizieq.
Apa yang tolong-menolong kini terjadi, benar bahwa Habib Rizieq pernah ditersangkakan, tapi kemudian di SP3-kan.
Ada proses hukum, kemudian SP3.
SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan apalagi masuk penjara.
SP3 itu stop kasusnya.
Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizieq tidak hanya ditersangkakan, bahkan dia diterdakwakan, diadili, dipenjara.
Dan menghabiskan waktu sanksi di penjara hingga dia bebas.
Kenapa pada waktu itu tidak ada yang menyampaikan kriminalisasi ulama?
Apakah masih tidur ibarat ashabul kahfi dan gres kini bangun?
Ini pertanyaan sederhana.
Kemana Anda dulu waktu dia di penjara?
Kenapa Anda tidak menyampaikan pemerintah sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama?
Tidak ada yang ngomong begitu.
Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizieq Shihab itu jauh lebih berat dari sekarang.
Kalau sekarang, tersangka tapi selesai, SP3. Tidak jadi.
Karena tidak cukup bukti.
Tapi jika dulu, tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana kini yang membela dia itu dulu? Mana?
Artinya apa, bapak-bapak?
Suara-suara yang memakai nama dia sebagai alasan sebagai terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata ialah bunyi yang tidak suka pada Presiden. Karena tidak suka saja.“
Sekurangnya, ada dua perkiraan TGB.
Pertama, dia mengangagap HRS dulu sewaktu dipenjara lebih menderita daripada sekarang.
Kedua, bunyi kriminalisasi ulama bukan tiba dari HRS, tapi dari orang-orang yang mengatas namakan HRS.
Padahal faktanya, HRS lah yang paling sering menyebut kriminaliasi ulama.
Barangkali sebab TGB tidak mau menyinggung perasaan HRS, ulama yang dihormatinya.
HRS dipenjara selama 7 bulan pada tahun 2003 atas kasus sweeping tempat hiburan malam yang dilakukan oleh FPI.
HRS menyadari, sweeping ialah melanggar hukum, dia melakukannya sebab abdnegara dianggap "Gubernurnya budek, DPRD-nya congek, polisinya mandul."
HRS mendapatkan dengan lapang dada sanksi itu.
Bahkan dia menganggap penjara ibarat Taman Mini Indonesia Indah.
Dalam sel sempitnya dijejali dengan sejumlah buku.
Di penjara itu juga dia mengajar ilmu gama kepada para napi.
Tahun 2008 HRS masuk penjara lagi selama setahun lebih gara-gara kejadian kekerasan di Monas.
Waktu itu FPI bersama sejumlah ormas Islam mengobrak-abrik program unjuk rasa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
AKKBB yang terang-terangan mendukung keberadaan Ahmadiyah.
FPI memang dikenal penentang keras keberadaan Ahmadiyah.
Waktu itu HRS paham betul jika tindakannya melanggar aturan positif yang berlaku di Indonesia.
Makanya dia terima sanksi itu sebagai resiko perjuangan.
Kaprikornus tidak benar jika HRS lebih menderita ketika itu dibandingkan sekarang.
Dan waktu itu orang yang bersimpati pada FPI belum berani bersuara.
Cuma sanggup berimpati dalam hati.
Ditambah lagi secara umum dikuasai media memusuhi FPI.
Setelah agresi 212, barulah bunyi simpati itu terang-terangan disuarakan.
Sekarang, justru SP3 itu semakin menegaskan kriminalisasi ulama.
Tidak ada alat bukti yang cukup, tapi dipaksakan menjadi tersangka.
Lagi pula diantara sejumlah pelaporan itu ialah kejadian yang sudah berlangsung beberapa tahun lalu.
Bagi ulama, tuduhan melaksanakan perbuatan mesum, dalam hal ini chat mesum jauh lebih jahat dari tuduhan pembunuhan.
Walaupun sudah di-SP3, tapi daya rusaknya sudah tidak sanggup lagi dijahit.
Hinaan terhadap HRS soal tuduhan mesum ini masih terus berlangsung, tidak peduli apakah tuduhan itu sudah dimentahkan oleh SP3 atau tidak.
Inilah kriminalisasi paling effektif.
Tidak masuk penjara, tapi nama baik telah dirusak.
Lihat juga: Mana Jalan Tolmu? Ini Jalan Tolku!
Dan TGB melihat dilema itu dengan kacamata kuda, tidak melihat dari sudut pandang lain.
Tulisan “pembelaan” terhadap HRS ini bukan tidak mungkin berakibat sanksi lebih keras dari fesbuk sesudah sebelumnya saya dieksekusi tiga hari, dan tiga hari lagi gara-gara menulis soal HRS dan 212.
Tidak apalah. Apa yang dialami HRS belum seberapa dibanding sekedar nggak boleh fesbukan.
Catatan: Dikutip dan dicopas dari status facebook opini Balya Nur, dan diterbitkan dalam blog opini awambicara, atas izin yang bersangkutan.
Telunjuk banyak omong mereka diarahkan ke kampung sini. Mereka bilang, kenapa kalian dulu memuji TGB, kini bersikap sebaliknya?
Jawaban balik dengan pertanyaan, jika kalian punya mantan, kenapa kini yang dipuji ialah kekasih yang sekarang?
Sebagai contoh, BTP memuji calon istrinya bakir masak, beda dengan mantan istrinya yang tidak bakir masak.
Menjawab Tudingan TGB
Pernyataan BTP itu menuai protes dari adiknya dan sejumlah pendukung BPT wabil khusus kaum hawa.
Atau begini.
Kalau kita memuji pembantu yang rajin bekerja lagi jujur, kemudian sebab pembantu kita jatuh cinta pada Satpam komplek, kerjanya jadi nggak bener lagi nggak jujur.
Baca juga: Tukang Uninstall di Uninstall
Apakah kita masih memujinya sebagai pembantu yang baik?
Perubahan sikap seseorang akan diikuti oleh penilalain orang lain. Hal itu masuk akal saja.
TGB dulu tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja.
Keberhasilan memimpin NTB 2 proide sudah tidak diragukan lagi.
Kalau ada yang meragukan, bahkan ada yang menghina dan menihilkan prestasinya, pastilah itu kampung sebelah. Silakan cek jejak digitalnya.
Sebagai alumni Mesir, keulamaannya niscaya tidak diragukan lagi.
Dia ceramah ke sana kemari.
Sedikit bicara politik, banyak bicara soal agama.
Perpaduan kecakapan di pemerintahan dan andal ilmu agama inilah yang mengakibatkan TGB sebagai sosok ideal sebagai pemimpin masa depan.
Elektabilitasnya mulai nampak sebab proteksi secara umum dikuasai kampung sini yang rindu pada kepemimpinan model TGB.
Perlahan tapi pasti, elektabilitasnya mulai merangkak naik. Padahal TGB minim sekali bicara soal politik, lebih banyak bicara soal agama.
Ketika TGB mulai bicara politik, para pendukungnya menunggu dengan tegang.
Kemana arah politiknya dilabuhkan?
Setelah terus terang TGB menyatakan dukungannya pada Capres yang bukan pilihan para pendukungnya, serta merta elektabilitasnya terjun bebas.
Tapi para mantan pendukungnya tetap menghormati TGB sebagai seorang ulama.
Karena waktu itu TGB masih lebih banyak bicara soal agama ketimbang politik.
Masih ceramah ke sana kemari.
Kalau ada satu dua para mantan pendukungnya yang marah, kebablasan memaki TGB yang lebih kental keulamaannya ketimbang sebagai politisi,
Ya sebab tidak semua orang punya pengalaman hidup memuliakan ulama.
Sampai disini, saya mau kasih perbandingan mutakhir.
Beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi dan para pendukungnya memuji habis Bukalapak.
Cukup dengan satu kicauan pendek boss Bukalapak, keadaan berbalik 180 derajat.
Para pendukung Jokowi berusaha menenggelamkan Bukalapak dengan tagar uninstall Bakalapak.
Imbauan Presiden Jokowi semoga para pendukungnya menginstall ulang Bukalapak tidak didengarkan oleh pendukungnya.
Mereka sudah terlanjur sakit hati dengan kicauan boss Bukalapak.
Pertanyaan buat orang-orang yang mengaku netral.
Perubahan sikap kedua kubu pada TGB, kenapa yang disasar hanya satu kubu saja?
Kenapa tidak juga ditanyakan pertanyaan yang sama kepada kubu yang dulu banyak omong pada TGB kini berbalik memuji TGB?
Pertanyaan yang sama pada warga kampung sebelah, kenapa usil mempertanyakan sikap kampung tetangga yang balik arah proteksi pada TGB?
Kenapa tidak bertanya pada tetangga dekatnya yang juga mendadak memuji TGB?
Dua bulan terakhir ini, TGB sudah menjadi politisi murni tanpa campuran.
TGB telah bermetamorfosis menjadi sosok politisi sejati. Tercermin dari pernyataan pernyataan mutakhirnya.
Makanya goresan pena ini dibuat. Mengkritisi politisi bukan pekerjaan durhaka.
Setelah program debat antar Capres episode dua, ada “debat” lanjutan antar timses mendebat soal debat Capres.
TGB tampil sebagai juru bicara kubu Jokowi.
Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini sejumlah media online setuju membandingkan dengan cepat ucapan dua Capres yang berdebat dengan data dan fakta yang sebenarnya, dengan cara menginformasikan setiap sesi debat.
Dari sejumlah fakta yang dibongkar oleh media online, tertulis dengan terang sejumlah data yang tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh Capres Jokowi.
Media tidak menyebutnya sebagai kebohongan, tapi hanya bilang, tidak sesuai fakta.
Tapi bagi kubu oposisi tentu saja lebih tajam, mereka menyebutnya sebagai kebohongan.
Sebagai juru bicara kubu Jokowi, TGB tentu saja harus membela apa yang disebut oleh kubu oposisi sebagai kebohongan.
Membela kebohongan sudah menjadi sifat dasar politisi sejati.
Membela kebohongan dalam konteks ini bukan berarti membela kebohongan, tapi meluruskan kebohongan menjadi seolah bukan kebohongan.
Misalnya ketika dulu Prabowo mengatakan, Malaysia lebih besar dari Jawa Tengah, kubu petahana menuduh Prabowo berbohong.
Tapi kubu Prabowo membela dengan meluruskan, yang dimaksud bukan luas wilayah, tapi jumlah penduduk.
Ucapan politisi tidak sanggup diartikan verbatim.
Tidak ada lagi kebakaran hutan tidak sanggup diartikan tidak ada kebakaran hutan, tapi sanggup berarti penurunan kebakaran hutan.
Tidak ada lagi konflik agraria tidak sanggup diartikan tidak ada konflik agraria, tapi sanggup bermakna ganti untung.
Bingung?
Jangan galau jika berhadapan dengan politisi murni.
Begitulah bahasa TGB sekarang.
Dia seolah menjadi juru tafsir ucapan verbatim Capres Jokowi.
Dia tidak peduli pada sejumlah media yang membongkar sejumlah kebohongan data yang diucapkan Jokowi, pokoknya bagi TGB Capres joko widodo dalam debat ini memberikan argumennya dengan gaya bicara yang singkat, tegas, lugas, dan jernih.
Dengan modal pengetahuan mutakhir soal TGB ini, saya mau menengok sejenak ke belakang beberapa pernyataan TGB.
TGB pernah memuji Presiden Jokowi sangat perhatian pada NTB hingga beberapa kali mengunjungi NTB padahal pada Pilpres 2014 Jokowi kalah telak di NTB.
Itu sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak sedang bekerja untuk elektoral.
Jawabannya gampang saja.
Bagi politisi, tempat yang dulu kalah harus diberi perhatian lebih.
Sesederhana itu jawabannya.
Masa sih nggak paham?
Kalau belakangan ini duet UYM dan TGB sedang gencar memuji keislaman Jokowi, itu sih hal biasa dalam setiap pilpres.
Dulu ketika di NTB Jokowi menjadi imam shalat maghrib, TGB ditanya soal bacaan sholat Jokowi, TGB menjawab diplomatis , “ Bacaannya terang.“
Padahal kriteria “terang” tidak dikenal dalam menilai bacaan sholat.
Tapi sudahlah, memuji Capres yang didukung ialah masuk akal saja.
Hak segala para pendukung.
Beda lagi Kalau sudah merembet menyinggung pada lawan politik.
Harus dijawab tuntas.
Dalam sebuah pidatonya yang diunggah di Youtube, TGB bukan cuma memuji Jokowi, tapi menyinggung sikap para pendukung Prabowo.
Dari soal HRS, soal kebebasan beribadah, dan soal lainnya.
Pidato TGB dalam video yang beredar di youtube ini ialah semacam deklarasi NW untuk Capres Jokowi.
Tentu saja tidak ada yang salah.
Tapi isi pidato TGB yang menyinggung pendukung Prabowo, tentu saja harus dijawab.
Menjawab TGB - Isu Kebebasan Beragama di Indonesia
TGB bicara secara umum soal kebebasan beragama di Indonesia.
Umat Islam yang menjalankan ibadah di bumi Indonesia tercinta ini berdasarkan TGB, di abad Jokowi tidak ada tekanan, tidak ada kriminalisasi.
Beliau memberi teladan maraknya majelis taklim yang bukan hanya di masjid-masjid, tapi juga di lapangan-lapangan, di jalan-jalan.
Begitu juga soal ekonomi syariah yang marak.
Kalau soal itu sih bukan hanya di abad Jokowi, semenjak abad orde lama, orde gres hingga orde reformasi, umat Islam bebas menjalankan ibadahnya.
Bahkan konon di abad penjajahan, umat Islam bebas mengaji di surau atau pesantren, dengan syarat jangan berani ngeledek Belanda.
Memahami makna kriminalisasi ulama bukan berarti menekan semua ulama.
Itu sih namanya rezim yang nekad bunuh diri.
Dulu di abad orba, ada ketika pemerintah orba “bermusuhan” dengan umat Islam.
Tapi bukan berarti pemerintah orba tidak sanggup proteksi dari ulama.
Banyak lah ulama yang menjadi pendukung pemerintah orba.
Waktu itu pemerintah orba hanya mengawasi dengan ketat ceramah-ceramah para da’i yang dianggap melawan pemerintah orba yang otomatis dianggap melawan pancasila.
Lihat juga: Man of The Match Debat Capres 2019
Tapi soal ibadah mahdhoh mah bebas-bebas saja.
Bahkan pemerintah juga menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
Maknanya jelas, muslim yang “dimusuhi” oleh pemerintah orba ialah yang tidak mendukung Golkar.
Umat Islam pendukung Golkar jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dianggap sebagai “musuh” pemerintah.
Dan itu sudah cukup dicatat sejarah sebagai masa pemerintah orba tidak serasi dengan umat Islam.
Pada selesai pemerintah orba, barulah disebut sebagai pemerintah orba lebih ramah pada umat islam ditandai dengan munculnya ICMI.
Kurang lebih ibarat lah dengan sekarang.
Misalnya begini.
Sekarang ini, banyak yang teriak soal intoleransi.
Jakarta disebut sebagai kota paling tidak toleran.
Pertanyaannya, apakah di Jakarta ada non muslim yang dihalangi ke tempat ibadahnya?
Jawabannya tentu saja tidak.
Tapi kenapa dituduh kota paling intoleran?
Ini sanggup menjawab sebagian argumen pertanyaan TGB, kenapa kini ada gosip tekanan terhadap umat Islam?
Padahal umat Islam bebas-bebas saja menjalankan ibadahnya.
Ditambah lagi petahana mengangkat cawapres ulama.
Sayangnya, TGB tidak sama sekali menyinggung teladan kriminalisasi masjid dan khatib yang gagal total melalui gosip 40 masjid radikal.
Entah sanggup wangsit dari mana, mendadak BIN mengumumkan ada 40 masjid yang terpapar radikalisme.
Tentu saja masjid ialah benda mati yang tidak sanggup bicara, tapi yang dimaksud ialah khatibnya.
Pernyataan BIN ini impulsif diikuti oleh sejumlah pejabat.
Rakyat seolah ditakut-takuti akan terpapar radikalisme.
Tapi ternyata, BIN hanya copas dari penelitian P3M dengan sponsor dari oknum tertentu yang punya kekerabatan dengan parpol tertentu.
Hal itu terbongkar dari “dalang” penelitian itu yang dikupas habis di program ILC TV One.
Setelah terdesak, peneliti P3M itu mengatakan, penelitiannya masih mentah belum sanggup dijadikan rujukan. Belum sanggup dijadikan kesimpulan.
Setelah legalisasi itu, gosip masjid radikal mendadak lenyap!
Itu cuma satu contoh.
Coba, jika ILC tidak membongkar praktik kriminalisasi khatib ini, hingga kini dan akan datang, 40 masjid itu tetap jadi tersangka walaupun tanpa bukti.
Dalam pidato ini, TGB juga menyinggung soal pengeras bunyi masjid.
“Bahkan tidak ibarat yang ada di Saudi, di Mesir atau negara-negara yang lain, bahwa loadspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan, di Indonesia tidak sedikit loadspekaer yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan walaupun disitu tidak ada orang, nyala loadspeakernya. Ngaji panjaaaang…Dimana mau…pergi ke Turki, ada nggak. Sebelum sholat itu ada ngaji sepuluh menit, sesudah sholat ada ngaji, ndak ada. Ada ndak majelis ta’lim yang memakai speaker masjid, sesudah contohnya zohor kemudian pake speaker, pengajian, atau sesudah maghrib. Di Turki, di Mesir, di Saudi, ada ndak? Tidak. Kalau pun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak memakai speaker luar. Kaprikornus jangan tergoda oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita Islam susah. Tidak. “
Entahlah. Apakah TGB mengikuti kasus Melliana yang berujung pada tuntutan pembatasan penggunaan loadspeaker.
Memang sudah ada aturan penggunaan loadspeker semenjak tahun 1978.
Tapi muncul tuntutan semoga aturannya lebih ketat.
Pemerintah pun merespon tuntutan itu, tapi entah kenapa mendadak berhenti.
Barangkali sebab jelang pilpres. Nggak menguntungkan untuk elektablitas.
Jika contohnya terpilih kembali, tuntutan pengetatan penggunaan loadspeaker masjid yang disuarakan oleh secara umum dikuasai pendukung petahana, bukan tidak mungkin akan direalisasikan.
Apalagi Capres petahana sudah tidak sanggup nyalon lagi pada proide berikutnya, jadi nggak risau soal elektablitas.
Menjawab TGB - Isu Tentang HRS
Satu hal lagi soal HRS.
TGB mengatakan:
“Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak, bahwa pada masa bapak Jokowi ini ada kriminalisasi, contohnya kepada Habib Rizieq.
Apa yang tolong-menolong kini terjadi, benar bahwa Habib Rizieq pernah ditersangkakan, tapi kemudian di SP3-kan.
Ada proses hukum, kemudian SP3.
SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan apalagi masuk penjara.
SP3 itu stop kasusnya.
Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizieq tidak hanya ditersangkakan, bahkan dia diterdakwakan, diadili, dipenjara.
Dan menghabiskan waktu sanksi di penjara hingga dia bebas.
Kenapa pada waktu itu tidak ada yang menyampaikan kriminalisasi ulama?
Apakah masih tidur ibarat ashabul kahfi dan gres kini bangun?
Ini pertanyaan sederhana.
Kemana Anda dulu waktu dia di penjara?
Kenapa Anda tidak menyampaikan pemerintah sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama?
Tidak ada yang ngomong begitu.
Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizieq Shihab itu jauh lebih berat dari sekarang.
Kalau sekarang, tersangka tapi selesai, SP3. Tidak jadi.
Karena tidak cukup bukti.
Tapi jika dulu, tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana kini yang membela dia itu dulu? Mana?
Artinya apa, bapak-bapak?
Suara-suara yang memakai nama dia sebagai alasan sebagai terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata ialah bunyi yang tidak suka pada Presiden. Karena tidak suka saja.“
Sekurangnya, ada dua perkiraan TGB.
Pertama, dia mengangagap HRS dulu sewaktu dipenjara lebih menderita daripada sekarang.
Kedua, bunyi kriminalisasi ulama bukan tiba dari HRS, tapi dari orang-orang yang mengatas namakan HRS.
Padahal faktanya, HRS lah yang paling sering menyebut kriminaliasi ulama.
Barangkali sebab TGB tidak mau menyinggung perasaan HRS, ulama yang dihormatinya.
HRS dipenjara selama 7 bulan pada tahun 2003 atas kasus sweeping tempat hiburan malam yang dilakukan oleh FPI.
HRS menyadari, sweeping ialah melanggar hukum, dia melakukannya sebab abdnegara dianggap "Gubernurnya budek, DPRD-nya congek, polisinya mandul."
HRS mendapatkan dengan lapang dada sanksi itu.
Bahkan dia menganggap penjara ibarat Taman Mini Indonesia Indah.
Dalam sel sempitnya dijejali dengan sejumlah buku.
Di penjara itu juga dia mengajar ilmu gama kepada para napi.
Tahun 2008 HRS masuk penjara lagi selama setahun lebih gara-gara kejadian kekerasan di Monas.
Waktu itu FPI bersama sejumlah ormas Islam mengobrak-abrik program unjuk rasa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
AKKBB yang terang-terangan mendukung keberadaan Ahmadiyah.
FPI memang dikenal penentang keras keberadaan Ahmadiyah.
Waktu itu HRS paham betul jika tindakannya melanggar aturan positif yang berlaku di Indonesia.
Makanya dia terima sanksi itu sebagai resiko perjuangan.
Kaprikornus tidak benar jika HRS lebih menderita ketika itu dibandingkan sekarang.
Dan waktu itu orang yang bersimpati pada FPI belum berani bersuara.
Cuma sanggup berimpati dalam hati.
Ditambah lagi secara umum dikuasai media memusuhi FPI.
Setelah agresi 212, barulah bunyi simpati itu terang-terangan disuarakan.
Sekarang, justru SP3 itu semakin menegaskan kriminalisasi ulama.
Tidak ada alat bukti yang cukup, tapi dipaksakan menjadi tersangka.
Lagi pula diantara sejumlah pelaporan itu ialah kejadian yang sudah berlangsung beberapa tahun lalu.
Bagi ulama, tuduhan melaksanakan perbuatan mesum, dalam hal ini chat mesum jauh lebih jahat dari tuduhan pembunuhan.
Walaupun sudah di-SP3, tapi daya rusaknya sudah tidak sanggup lagi dijahit.
Hinaan terhadap HRS soal tuduhan mesum ini masih terus berlangsung, tidak peduli apakah tuduhan itu sudah dimentahkan oleh SP3 atau tidak.
Inilah kriminalisasi paling effektif.
Tidak masuk penjara, tapi nama baik telah dirusak.
Lihat juga: Mana Jalan Tolmu? Ini Jalan Tolku!
Dan TGB melihat dilema itu dengan kacamata kuda, tidak melihat dari sudut pandang lain.
Tulisan “pembelaan” terhadap HRS ini bukan tidak mungkin berakibat sanksi lebih keras dari fesbuk sesudah sebelumnya saya dieksekusi tiga hari, dan tiga hari lagi gara-gara menulis soal HRS dan 212.
Tidak apalah. Apa yang dialami HRS belum seberapa dibanding sekedar nggak boleh fesbukan.
Catatan: Dikutip dan dicopas dari status facebook opini Balya Nur, dan diterbitkan dalam blog opini awambicara, atas izin yang bersangkutan.