Contoh Soal Skb Kementerian Dalam Negeri - Skb Kemendagri Cpns 2019
Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB merupakan soal ujian untuk peserta CPNS yang lulus SKD CPNS.
Soal ujian SKB ini berisi soal-soal ujian yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS.
Kaprikornus disini, pada soal-soal SKB ini, Anda cukup berkonsentrasi pada mengerjakan soal-soal yang berbasis CAT (computer assistet test) SKB untuk deretan atau jabatan yang Anda lamar.
Untuk itu, supaya dalam tes SKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, berguru dan mencari kisi-kisi soal Tes SKB CPNS 2019 atau bahan soal SKB CPNS 2019 agar sanggup lolos tes kompetensi bidang ini.
Sebagai informasi, bahwa soal-soal Tes SKB CPNS 2019 nanti akan berbeda-beda untuk setiap deretan jabatan.
Kaprikornus ketika Anda berguru bahan soal SKB nanti, jangan hingga anda salah mempelajari bahan soal SKB atau berguru bahan Soal SKB yang berbeda dengan deretan jabatan yang Anda lamar.
Ketahui dan pahami jenis deretan yang anda lamar, yang sanggup Anda lihat berdasarkan klarifikasi dari BKN ini.
Sebagai catatan kalau posisi yang dilamar tidak ada dalam daftar tersebut diatas (dalam link bkn diatas) berarti posisi yang Anda lamar yaitu JP atau Jabatan Pelaksana.
Materi soal SKB CPNS 2019 akan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jabatan.
Kedua jabatan itu dibedakan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana (JP).
Yang termasuk dalam jabatan JFT ini yaitu guru, dokter, apoteker, dan lain-lain yang sejenis.
Untuk JFT, bahan yang harus dipersiapkan yaitu ihwal Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Materi tersebut berlaku untuk deretan di instansi Pusat, Kementerian, Lembaga, maupun Daerah.
Sekali lagi, cek terlebih dahulu apakah deretan jabatan yang Anda lamar termasuk kedalam kategori JFT atau JP.
Sehingga ketika anda akan mempelajari bahan soal SKB tidak salah dan sesuai dengan yang akan diujikan nanti.
Kami dari awambicara.id hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soal CPNS yang akan diujikan nanti.
Baik itu soal SKD CPNS 2019 maupun soal SKB CPNS 2019.
Untuk Soal SKD CPNS telah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.
Sedangkan untuk soal SKB CPNS, telah kami bagi dalam beberapa bagian, yakni:
- Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019
- Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019
- Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019
Dan dalam bahan soal SKB Kementerian dan Lembaga kali ini kami akan memperlihatkan pola soal latihan tes SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019.
Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) Kemendagri CPNS 2019 ini kami sajikan secara gratis.
Sebagai persiapan dan latihan soal untuk Anda dalam menghadapi semua tahapan ujian seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.
Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada 3 tahap, yakni:
Kaprikornus sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik itu SKD maupun SKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.
Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik kalau Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang dibutuhkan nanti mulai dari sekarang.
Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian SKD dan SKB CPNS saja.
Tidak bosan kami selalu ingin mengingatkan dan meyakinkan kepada Anda bahwa, dijaman kini ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaan CPNS.
Kunci sukses untuk sanggup menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:
1. Kuatkan tekad dan niat
2. Giat berguru latihan soal CPNS dengan sungguh-sungguh, dan
3. Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar sanggup lulus dan menjadi CPNS
4. Meminta restu dan doa dari orang tua
Setelah Anda berniat dan bertekad untuk menjadi CPNS, berikutnya untuk membantu perjuangan Anda dalam berlatih dan berguru soal-soal CPNS, kami dari awambicara.id hadi untuk membantu Anda.
Kami akan memperlihatkan soal-soal cpns baik itu SKD maupun SKB sebagai perjuangan Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.
Seperti yang telah kami sebutkan diatas, tes SKB adalah ujian seleksi penerimaan CPNS berdasarkan deretan atau jabatan yang diambil oleh pelamar CPNS.
Soal tes SKB ini sesuai dan sejalan dengan jabatan yang Anda ambil ketika pendaftaran/ melamar sebagai CPNS nanti.
Untuk pola soal latihan SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019 berikut kami berikan kisi-kisi pola soalnya.
1. Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia yaitu sistem ...
A. monarki
B. demokrasi
C. otoriter
D. parlementer
E. presidensial
2. Pemilihan kepala kawasan berdasarkan amendemen U UD 1945 dilaksanakan secara ...
A. langsung
B. tidak langsung
C. terbuka
D. aklamasi
E. formatur
3. Mengawasi jalannya pemerintahan yaitu kiprah ...
A. DPR
B. MPR
C. DPD
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan tersebut harus ...
A. disahkan oleh forum lain
B. direvisi dan diberlakukan
C. dicabut dan diganti
D. diberlakukan dengan catatan
E. tetap dijalankan
5. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi yaitu ...
A. pengadilan agama
B. pengadilan umum
C. pengadilan negeri
D. pengadilan tinggi
E. Mahkamah Agung
6. Hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah dinamakan hak ...
A. budget
B. petisi
C. interpelasi
D. in isiatif
E. angket
7. MA berwenang mengadili masalah pada tingkat ...
A. praperadilan
B. pertama
C. kedua
D. banding
E. kasasi
8. Lembaga yang melaksanakan investigasi semua pelaksanaan APBN yaitu ...
A. MK
B. MA
C. KY
D. BPK
E. DPA
9. Di bawah ini forum negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, kecuali ...
A. MPR
B. DPD
C. Presiden
D. DPA
E. DPR
10. Hubungan kolaborasi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat di bidang legislatif yaitu ...
A. pembuatan UU
B. pembuatan kebijakan moneter
C. menyatakan perang
D. memperlihatkan grasi
E. memperlihatkan amnesti
11. Otonomi kawasan merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ...
A. kedaulatan
B. kebersamaan
C. kebebasan
D. kesetaraan
E. kemandirian
12. Salah satu duduk masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di kawasan yaitu adanya praktik ...
A. katabelece
B. tingginya kiprah serta masyarakat
C. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
D. banyaknya demonstrasi
E. penyalahgunaan wewenang oleh warga
13. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pembelanjaan daerah
E. pengeluaran daerah
14. Jabatan struktural Eselon Ila pada perangkat kawasan provinsi antara lain ...
A. Kepala Biro
B. Kepala Dinas
C. Kepala Kantor
D. Kepala Bagian
E. Direktur
15. Aktivitas yang dilakukan pada ta hap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yaitu ...
A. mengumpulkan sistem warta akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional ihwal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
E. menga nalisis kebutuhan anggaran berdasar anggaran tahun sebelumnya
16. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai untuk pelayanan yang bersifat unik menyerupai pencemaran yaitu metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
E. bebas
17. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan ...
A. desentralisasi fungsional
B. desentralisasi jabatan
C. desentralisasi kenegaraan
D. desentralisasi teritorial
E. desentralisasi kebijakan
18. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. terpusat
D. langsung
E. tidak langsung
19. lnspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten.
B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten.
C. Pelaksanaan training atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
D. Pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan.
E. Pembinaan pejabat eselon yangtidak melaksanakan tupoksinya.
20. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yaitu ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Lembaga Adat
C. DPRD Kabupaten
D. DPRD Provinsi Papua
E. dewan perwakilan rakyat Pusat
21. Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...
A. Pasal 5 Ayat (1)
B. Pasal 20 Ayat (1)
C. Pasal 21 Ayat (1)
D. Pasa l 22 Ayat (1)
E. Pasal 23 Ayat (1)
22. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut ...
A. hak intrpelasi
B. hak angket
C. hak inisiatif
D. hak amendemen
E. hak petisi
23. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut ...
A. konstitutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. eksekutif
E. eksaminatif
24. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, pernyataanpernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali ...
A. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden.
B. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
C. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
D. MPR menetapkan GBHN untuk presiden.
E. MPR menjadi forum tertinggi negara.
25. Menu rut U U D 1945, kekuasaan direktur dijalankan oleh ...
A. Presiden dan Menteri
B. Presiden dan DPR
C. Presiden dan MPR
D. Presiden
E. DPD
26. Secara formal, rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh ...
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. MPR
E. BPK
27. Mahkamah Konstitusi sebagai forum gres di Indonesia mempunyai fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ...
A. menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar
B. memutus sengketa kewenangan forum Negara
C. menciptakan partai politik
D. memutus perselisihan ihwal hasil pemilihan umum
E. memutus pembubaran partai politik
28. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...
A. Pasal 22 Ayat (1)
B. Pasal 26 Ayat (1)
C. Pasal 27 Ayat (1)
D. Pasal 28 Ayat (1)
E. Pasal 29 Ayat (1)
29. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu ...
A. DPD
B. DPR
C. MK
D. BPK
E. Presiden
30. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ...
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Peraturan Daerah
C. Keputusan MPR
D. Pancasila
E. Peraturan Pemerintah
31. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan ...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Rakyat
E. DPD
32. Kepala dinas kawasan diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan atas seruan ...
A. Sekretaris DPRD
B. Bupati
C. Sekretaris daerah
D. DPRD
E. Mendagri
33. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh ...
A. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam berbagi sumber dayanya
C. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
D. putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
E. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
34. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di kawasan ...
A. propinsi
B. kabupaten/ kota
C. kota administratif
D. desa
E. ibu kota
35. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. kiprah pembantuan
D. otonomi daerah
E. sentralisasi
36. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas kawasan tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. kiprah pembantuan
D. kawasan otonom
E. otonomi daerah
37. Badan direktur di kawasan kabupaten yaitu ...
A. Gubernur
B. Bupati
C. DPRD kabupaten/ kota
D. Camat
E. Walikota
38. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali ...
A. pekerjaan umum
B. kesehatan
C. pendidikan
D. fiskal
E. tata ruang
39. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah kawasan yaitu ...
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. forum otonom
E. forum administratif
40. Jabatan kepala kawasan dalam satu periodenya ...
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 6 tahun
D. 8 tahun
E. 10 tahun
Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan CPNS 2019.
BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu berguru ulet supaya lolos setiap tahapan termasuk tes SKB nanti.
Ada aneka macam tips-tips yang akan Anda temui kalau Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan akidah dirilah yang sebetulnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tes SKD dan SKB CPNS 2019 nanti.
Selamat berjuang, kami tungggu dan nantikan Anda untuk bergabunglah dengan kami di Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!
Soal ujian SKB ini berisi soal-soal ujian yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS.
Kaprikornus disini, pada soal-soal SKB ini, Anda cukup berkonsentrasi pada mengerjakan soal-soal yang berbasis CAT (computer assistet test) SKB untuk deretan atau jabatan yang Anda lamar.
Untuk itu, supaya dalam tes SKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, berguru dan mencari kisi-kisi soal Tes SKB CPNS 2019 atau bahan soal SKB CPNS 2019 agar sanggup lolos tes kompetensi bidang ini.
Sebagai informasi, bahwa soal-soal Tes SKB CPNS 2019 nanti akan berbeda-beda untuk setiap deretan jabatan.
Kaprikornus ketika Anda berguru bahan soal SKB nanti, jangan hingga anda salah mempelajari bahan soal SKB atau berguru bahan Soal SKB yang berbeda dengan deretan jabatan yang Anda lamar.
Ketahui dan pahami jenis deretan yang anda lamar, yang sanggup Anda lihat berdasarkan klarifikasi dari BKN ini.
Contoh Soal SKB Kemendagri CPNS 2019
Sebagai catatan kalau posisi yang dilamar tidak ada dalam daftar tersebut diatas (dalam link bkn diatas) berarti posisi yang Anda lamar yaitu JP atau Jabatan Pelaksana.
Materi soal SKB CPNS 2019 akan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jabatan.
Kedua jabatan itu dibedakan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana (JP).
Yang termasuk dalam jabatan JFT ini yaitu guru, dokter, apoteker, dan lain-lain yang sejenis.
Untuk JFT, bahan yang harus dipersiapkan yaitu ihwal Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Materi tersebut berlaku untuk deretan di instansi Pusat, Kementerian, Lembaga, maupun Daerah.
Sekali lagi, cek terlebih dahulu apakah deretan jabatan yang Anda lamar termasuk kedalam kategori JFT atau JP.
Sehingga ketika anda akan mempelajari bahan soal SKB tidak salah dan sesuai dengan yang akan diujikan nanti.
Kami dari awambicara.id hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soal CPNS yang akan diujikan nanti.
Baik itu soal SKD CPNS 2019 maupun soal SKB CPNS 2019.
Untuk Soal SKD CPNS telah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.
Sedangkan untuk soal SKB CPNS, telah kami bagi dalam beberapa bagian, yakni:
- Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019
- Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019
- Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019
Dan dalam bahan soal SKB Kementerian dan Lembaga kali ini kami akan memperlihatkan pola soal latihan tes SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019.
Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) Kemendagri CPNS 2019 ini kami sajikan secara gratis.
Sebagai persiapan dan latihan soal untuk Anda dalam menghadapi semua tahapan ujian seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.
Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada 3 tahap, yakni:
- Seleksi Admnistrasi
- Seleksi Kompetensi Dasar
- Seleksi Kompetensi Bidang
Kaprikornus sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik itu SKD maupun SKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.
Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik kalau Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang dibutuhkan nanti mulai dari sekarang.
Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian SKD dan SKB CPNS saja.
Kisi kisi Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019
Tidak bosan kami selalu ingin mengingatkan dan meyakinkan kepada Anda bahwa, dijaman kini ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaan CPNS.
Kunci sukses untuk sanggup menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:
1. Kuatkan tekad dan niat
2. Giat berguru latihan soal CPNS dengan sungguh-sungguh, dan
3. Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar sanggup lulus dan menjadi CPNS
4. Meminta restu dan doa dari orang tua
Setelah Anda berniat dan bertekad untuk menjadi CPNS, berikutnya untuk membantu perjuangan Anda dalam berlatih dan berguru soal-soal CPNS, kami dari awambicara.id hadi untuk membantu Anda.
Kami akan memperlihatkan soal-soal cpns baik itu SKD maupun SKB sebagai perjuangan Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.
Seperti yang telah kami sebutkan diatas, tes SKB adalah ujian seleksi penerimaan CPNS berdasarkan deretan atau jabatan yang diambil oleh pelamar CPNS.
Soal tes SKB ini sesuai dan sejalan dengan jabatan yang Anda ambil ketika pendaftaran/ melamar sebagai CPNS nanti.
Untuk pola soal latihan SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019 berikut kami berikan kisi-kisi pola soalnya.
1. Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia yaitu sistem ...
A. monarki
B. demokrasi
C. otoriter
D. parlementer
E. presidensial
2. Pemilihan kepala kawasan berdasarkan amendemen U UD 1945 dilaksanakan secara ...
A. langsung
B. tidak langsung
C. terbuka
D. aklamasi
E. formatur
3. Mengawasi jalannya pemerintahan yaitu kiprah ...
A. DPR
B. MPR
C. DPD
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan tersebut harus ...
A. disahkan oleh forum lain
B. direvisi dan diberlakukan
C. dicabut dan diganti
D. diberlakukan dengan catatan
E. tetap dijalankan
5. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi yaitu ...
A. pengadilan agama
B. pengadilan umum
C. pengadilan negeri
D. pengadilan tinggi
E. Mahkamah Agung
6. Hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah dinamakan hak ...
A. budget
B. petisi
C. interpelasi
D. in isiatif
E. angket
7. MA berwenang mengadili masalah pada tingkat ...
A. praperadilan
B. pertama
C. kedua
D. banding
E. kasasi
8. Lembaga yang melaksanakan investigasi semua pelaksanaan APBN yaitu ...
A. MK
B. MA
C. KY
D. BPK
E. DPA
9. Di bawah ini forum negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, kecuali ...
A. MPR
B. DPD
C. Presiden
D. DPA
E. DPR
10. Hubungan kolaborasi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat di bidang legislatif yaitu ...
A. pembuatan UU
B. pembuatan kebijakan moneter
C. menyatakan perang
D. memperlihatkan grasi
E. memperlihatkan amnesti
11. Otonomi kawasan merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ...
A. kedaulatan
B. kebersamaan
C. kebebasan
D. kesetaraan
E. kemandirian
12. Salah satu duduk masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di kawasan yaitu adanya praktik ...
A. katabelece
B. tingginya kiprah serta masyarakat
C. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
D. banyaknya demonstrasi
E. penyalahgunaan wewenang oleh warga
13. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pembelanjaan daerah
E. pengeluaran daerah
14. Jabatan struktural Eselon Ila pada perangkat kawasan provinsi antara lain ...
A. Kepala Biro
B. Kepala Dinas
C. Kepala Kantor
D. Kepala Bagian
E. Direktur
15. Aktivitas yang dilakukan pada ta hap budget preparation dalam proses penyusunan APBD yaitu ...
A. mengumpulkan sistem warta akuntansi
B. menciptakan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional ihwal pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah kawasan dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
E. menga nalisis kebutuhan anggaran berdasar anggaran tahun sebelumnya
16. Metode pelayanan masyarakat yang sanggup dipakai untuk pelayanan yang bersifat unik menyerupai pencemaran yaitu metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
E. bebas
17. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur kawasan dalam lingkungannya sebagai perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan ...
A. desentralisasi fungsional
B. desentralisasi jabatan
C. desentralisasi kenegaraan
D. desentralisasi teritorial
E. desentralisasi kebijakan
18. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. terpusat
D. langsung
E. tidak langsung
19. lnspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal ...
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan kabupaten.
B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kawasan kabupaten.
C. Pelaksanaan training atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
D. Pelaksanaan dekonsentrasi dan kiprah pembantuan.
E. Pembinaan pejabat eselon yangtidak melaksanakan tupoksinya.
20. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang orisinil Papua yaitu ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Lembaga Adat
C. DPRD Kabupaten
D. DPRD Provinsi Papua
E. dewan perwakilan rakyat Pusat
21. Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...
A. Pasal 5 Ayat (1)
B. Pasal 20 Ayat (1)
C. Pasal 21 Ayat (1)
D. Pasa l 22 Ayat (1)
E. Pasal 23 Ayat (1)
22. Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut ...
A. hak intrpelasi
B. hak angket
C. hak inisiatif
D. hak amendemen
E. hak petisi
23. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut ...
A. konstitutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. eksekutif
E. eksaminatif
24. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, pernyataanpernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali ...
A. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden.
B. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
C. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
D. MPR menetapkan GBHN untuk presiden.
E. MPR menjadi forum tertinggi negara.
25. Menu rut U U D 1945, kekuasaan direktur dijalankan oleh ...
A. Presiden dan Menteri
B. Presiden dan DPR
C. Presiden dan MPR
D. Presiden
E. DPD
26. Secara formal, rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh ...
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. MPR
E. BPK
27. Mahkamah Konstitusi sebagai forum gres di Indonesia mempunyai fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ...
A. menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar
B. memutus sengketa kewenangan forum Negara
C. menciptakan partai politik
D. memutus perselisihan ihwal hasil pemilihan umum
E. memutus pembubaran partai politik
28. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ...
A. Pasal 22 Ayat (1)
B. Pasal 26 Ayat (1)
C. Pasal 27 Ayat (1)
D. Pasal 28 Ayat (1)
E. Pasal 29 Ayat (1)
29. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu ...
A. DPD
B. DPR
C. MK
D. BPK
E. Presiden
30. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ...
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Peraturan Daerah
C. Keputusan MPR
D. Pancasila
E. Peraturan Pemerintah
31. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan ...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Rakyat
E. DPD
32. Kepala dinas kawasan diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan atas seruan ...
A. Sekretaris DPRD
B. Bupati
C. Sekretaris daerah
D. DPRD
E. Mendagri
33. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh ...
A. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam berbagi sumber dayanya
C. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
D. putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
E. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
34. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di kawasan ...
A. propinsi
B. kabupaten/ kota
C. kota administratif
D. desa
E. ibu kota
35. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. kiprah pembantuan
D. otonomi daerah
E. sentralisasi
36. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas kawasan tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. kiprah pembantuan
D. kawasan otonom
E. otonomi daerah
37. Badan direktur di kawasan kabupaten yaitu ...
A. Gubernur
B. Bupati
C. DPRD kabupaten/ kota
D. Camat
E. Walikota
38. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali ...
A. pekerjaan umum
B. kesehatan
C. pendidikan
D. fiskal
E. tata ruang
39. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah kawasan yaitu ...
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. forum otonom
E. forum administratif
40. Jabatan kepala kawasan dalam satu periodenya ...
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 6 tahun
D. 8 tahun
E. 10 tahun
Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan CPNS 2019.
BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu berguru ulet supaya lolos setiap tahapan termasuk tes SKB nanti.
Ada aneka macam tips-tips yang akan Anda temui kalau Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan akidah dirilah yang sebetulnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tes SKD dan SKB CPNS 2019 nanti.
Selamat berjuang, kami tungggu dan nantikan Anda untuk bergabunglah dengan kami di Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!