Jurusita Pengadilan, Tak Kenal Maka Tak Sayang

Banyak masyarakat yang belum atau familier wacana siapa Jurusita Pengadilan. Bagi orang awam, di Pengadilan hanya mengenal, hakim dan Panitera, sedang Jurusita kebanyakan dari Netizen awam belum mengenal dan mendengarnya.

Jurusita Pengadilan

Jurusita (deurwaarder) yakni Aparat aturan pendukung pengadilan, yakni seorang pejabat fungsional pengadilan untuk kiprah kepaniteraan.

Karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya disamping Panitera/ Panitera Pengganti dan hakim, yang secara administratif dan sehari-hari berada dibawah Panitera.

Dan secara Kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan, serta berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan persidangan dan penegak upaya paksa.

Jurusita Pengadilan, Tak Kenal maka Tak Sayang

Dalam struktur kepegawaian Jurusita berada eksklusif di bawah Ketua dan Panitera Pengadilan sama ibarat Panitera Pengganti yang juga dibawah eksklusif Ketua dan Panitera Pengadilan.

Jurusita yang merupakan kelompok fungsional pada pengadilan sipil, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan memiliki kiprah yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan.

Jurusita di kenal di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali Pengadilan Militer yang memang memiliki dualisme dalam hal kepemimpinan satu sisi di bawah Mabes Tentara Nasional Indonesia dan satu sisi lain di bawah Mahkamah Agung.

Dalam segi pelaksanaan tugasnya, jurusita melaksanakan kiprah di luar sidang (lapangan), berbeda dengan hakim dan panitera yang bertugas didalam ruangan sidang sehingga terkadang Jurusita tidak terlalu dikenal masyarakat sebagai bab fungsional di peradilan.

Jurusita memiliki posisi sangat penting dan sangat memilih dalam proses penyelesaian kasus khusus kasus perdata, kalau Jurusita melaksanakan kiprah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan program maka produk aturan yang dikeluarkan akan baik, tetapi sebaliknya kalau Jurusita melaksanakan tugasnya dengan tidak patut maka putusan hakim pun akan bermasalah.

Kedudukan Jurusita termuat dalam Pasal 45 Undang- undang 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 wacana Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, "Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan tubuh peradilan dibawahnya sanggup diangkat panitera, sekretaris, dan/ atau jurusita.” 

Kemudian pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 wacana Kekuasaan Kehakiman lebih detail lagi dijelaskan wacana kedudukan Jurusita yaitu, “Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan jurusita serta kiprah dan fungsinya diatur dalam undang-undang". 

Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam kasus perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan .

Jurusita pengadilan memiliki kode etik sama ibarat hakim dan panitera yang harus di junjung teguh dan dihentikan di berkelahi dengan sengaja alasannya dari isyarat etik tersebut yakni ibarat rambu-rambu bagi jurusita biar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor pekerjaannya.

Dengan demikian, Jurusita sanggup diartikan sebagai pejabat fungsional yang mengemban kiprah dan pelaksana putusan Pengadilan, yang dalam hal ini kasus perdata.

Dan sebagai salah satu motor pelopor dari roda proses peradilan. Yang merupakan ujung tombak Pengadilan, yang tidak hanya sanksi saja, namun proses manajemen di dalam tubuh peradilan pada umumnya.

Jurusita dikala mendapat jabatannya di lantik oleh Ketua Pengadilan dan di sumpah berdasarkan Agamanya biar selalu ingat dengan isyarat etik dan kiprah fungsionalnya. 

Literatur-literatur yang khusus membahas wacana kejurusitaan, tidaklah gampang untuk ditemukan, lantaran kiprah Jurusita, tidak banyak mendapat perhatian dari para sarjana aturan kita dibandingkan dengan bidang kiprah aturan lainnya di Pengadilan, disamping itu bidang kejurusitaan ini kurang diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum.

Padahal, bidang kiprah kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat memilih untuk memeriksa, mengadili dan menuntaskan suatu perkara.

Suatu kasus mustahil sanggup diselesaikan dengan baik dan benar berdasarkan hukum, tanpa kiprah dan proteksi kiprah di bidang kejurusitaan.

Hakim mustahil sanggup menuntaskan kasus tanpa dukungan Jurusita, sebaliknya Jurusita juga mustahil bertugas tanpa perintah Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya mustahil lepas sendiri-sendiri, kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Memperhatikan syarat-syarat pengangkatan dan pelaksanaan kiprah seorang Jurusita yang diatur secara khusus oleh undang-undang, sebetulnya sanggup menyadarkan kita betapa pentingnya kedudukan dan kiprah seorang Jurusita di pengadilan.

Oleh lantaran itulah pandangan-pandangan yang selama ini meremehkan kiprah seorang Jurusita sangatlah tidak sanggup diterima, mengingat kiprah seorang Jurusita sanggup memilih berlangsung atau tidaknya suatu investigasi di persidangan.

Namun demikian, pelaksanaan kiprah dari Jurusita haruslah terukur dan terpantau oleh elemen lain dalam sistem kerja di dalam proses peradilan, sehingga tidak muncul perilaku-perilaku arogansi dan merasa dibutuhkan.

Bagikan Artikel ini