Mengenal Somasi Perdata Di Pengadilan Negeri

awambicara.id - Gugatan adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties) yang diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus. 

Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, Gugatan yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan. 

Sedangkan tuntutan hak, berdasarkan Sudikno Mertokusumo, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh derma yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting). 

Jadi didalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Secara umum gugatan perdata terbagi atas Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum :

1. Gugatan Wanprestasi 

diajukan lantaran adanya pelanggaran kontrak, dari salah satu pihak. Gugatan wanprestasi yaitu Pelanggaran Janji, lantaran itu gugatan sejenis ini tidak akan lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. 

2. Perbuatan Melawan Hukum/ PMH 

timbul lantaran perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian lantaran PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan eksklusif mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, sanggup digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan sanggup diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak sanggup dinilai dengan uang (immaterial).

Agar Pengugat sanggup menuntut ganti kerugian berdasarkan PMH, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan, 

yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laris berbuat atau tidak berbuat;

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Melawan aturan secara sempit diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian tersebut yaitu pengertian klasik, yang telah usang ditinggalkan. Karena terkadang perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun sanggup merugikan. Namun sekarang, istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga sanggup berupa:

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban aturan si pelaku.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Adanya kesalahan;

dalam hal ini, yang dimaksud dengan adanya kesalahan yaitu faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan aturan tersebut. 

4, Ada kerugian;

Kerugian itu sanggup berupa materil maupun immateril, yang apabila Perbuatan Melawan Hukum itu tidak ada maka tidak akan mengakibatkan kerugian.

5. Adanya relasi sebab-akibat antara perbuatan, melawan aturan tersebut dengan kerugian.

Hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut secara lantaran akibat, harus langsung,

Yakni Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara eksklusif yang mengakibatkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian.

Kerugian tersebut harus merupakan akhir perbuatan salah dari pelaku, yang tanpa perbuatannya, tidak akan menimbulkan kerugian.

Bagikan Artikel ini