Latihan Soal Skb Calon Jaksa - Cpns Kejaksaan Ri
Soal SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI ini ialah hanya berupa latihan pola soal Seleksi Kompetensi Bidang di Mahkamah Agung RI.
Untuk gugusan jabatan yang ada di Kejaksaan RI yang terkait dengan bidang hukum.
Soal SKB CPNS Kejaksaan RI ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang Anda lamar pada dikala registrasi seleksi CPNS 2019 di Kejaksaan RI, menyerupai contohnya Jaksa.
Khususnya untuk gugusan atau jabatan yang ada di Kejaksaan RI, terutama di bidang aturan yakni Jaksa.
Soal-soal SKB Calon Jaksa, CPNS Kejaksaan RI ini hanya berupa latihan soal saja.
Makara bukan soal yang akan diujikan pada dikala tes SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI nanti.
Baca: Contoh Soal Tes SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI
Untuk memperbanyak perbendaharaan contoh-contoh soal CPNS sebagai materi pembelajaran untuk Anda.
Berikut pola soal tes SKB Calon Jaksa - CPNS di Kejaksan RI:
1. Pengertian dari ius constitutum adalah:
A. Peraturan-peraturan yang menawarkan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
B. Hukum yang masih harus ditetapkan
C. Cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
D. Hukum yang sedang berlaku kini disuatu daerah atau negara
E. Hukum ihwal hak dan kewajiban
2. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang ialah mereka yang belum mencapai usia:
A. 17 tahun
B. 18 tahun
C. 20 tahun
D. 21 tahun
E. 22 tahun
3. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal ....
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember
4. Untuk sanggup diangkat menjadi jaksa seseorang harus berusia paling tinggi .... pada dikala pengangkatan.
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 45 tahun
D. 50 tahun
E. 60 tahun
5. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
A. eksekutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. federatif
E. semua benar
6. Hukum aktivitas pidana diberlakukan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ...
A. pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan
B. asas tidak ada aturan tanpa ada kesalahan
C. asas legalitas aau asas nulum delictum
D. asas hakim bersifat menunggu
7. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, contohnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, ialah bentuk ...
A. tunggal
B. alternatif
C. subsidair
D. kumulatif
8. Das Solien artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak harus
D. Lebih baik diharuskan
E. Tidak mutlak diharuskan
9. Das Sein artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak ada
D. Lebih baik ditiadakan
E. Tidak mullak diharuskan
10. Hukum pidana merupakan bab dari
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
11. Hukum Pidana yang mengatur ihwal penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
12. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur ihwal pelaksanaan aturan pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
13. Yang bukan merupakan asas aturan aktivitas pidana adalah
A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak
C. Asas memperoleh pertolongan hukum
D. Asas terbuka, yaitu investigasi tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
E. Asas tertutup, yaitu investigasi tindak pidana dilakukan secara tertutup dari publik
14. Jaksa Agung sanggup mengajukan pertimbangan teknis aturan kepada Mahkamah Agung dalam investigasi kasasi kasus ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer
15. Yang berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana adalah
A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Polisi
E. Pengacara
16. Yang menjalankan fungsi pengecekan BAP (Serita Acara Pemeriksaan) dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan
A. Kehakiman
B. Kejaksaan
C. Kepolisian
D. Mahkamah Agung
E. Detektif
17. Arti dari P21 adalah
A. BAP belum komplit
B. BAP telah lengkap
C. BAP perlu dilengkapi
D. BAP tidak harus lengkap
E. BAP belum disiapkan
18. Hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jikalau telah dijalankan disebut dengan
A. Abolisi
B. Amnesti
C. Ambassador
D. Hak hukum
E. Asimilasi
19. Setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum harus menawarkan balasan dalam waktu paling usang .... hari kerja
A. 3
B. 5
C. 7
D. 14
E. 30
20. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan aturan tetap
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka
21. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan manajemen aturan atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut
A. contempt of parliament
B. contempt of justice
C. contempt of court
D. contempt of judge
E. contempt of truth
22. Berkas/ surat dari tergugat/ termohon ihwal tanggapan dari adanya replik penggugat/ pemohon disebut dengan istilah
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum
23. Satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi
E. Duplikasi
24. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ....
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum tertinggi
25. Standar Bantuan Hukum disusun dan ditetapkan oleh
A. DPR
B. Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Lembaga Bantuan Hukum
26. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk hukuman dikenal dengan istilah
A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi
27.Juncto ialah istilah yang mempunyai arti
A. Berhubungan atau berkaitan dengan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara dua pihak
D. Putus hubungan
E. Tak boleh berhubungan
28. Upaya aturan sesudah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jikalau adanya kekhilafan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/ novum yg belum pernah disampaikan di persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)
A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3
Baca: Contoh Soal SKB CPNS Bidang Hukum
29. Laporan dari para hebat di bidang kehakiman, khusus laporan ihwal investigasi oleh para dokter, dan dalam kasus pidana
A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan khusus
30. Berdasarkan usia, seorang Jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia
A. 56 tahun
B. 58 tahun
C. 60 tahun
D. 62 tahun
E. 65 tahun
31. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh .....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung
32. Bantuan Hukurn dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ....
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di dalam hukum
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas
33. Dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan Doktrin ...
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Satya Adhya ksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Sapta Satya Adhyaksa
34. Penahanan disiplin ringan rnerupakan salah satu jenis hukuman militer yang paling usang ....
A. 14 hari
B. 21 hari
C. 30 hari
D. 45 hari
E. 60 hari
35. Yang sanggup dijadikan subyek aturan adalah
A. Manusia
B. Sadan hukum
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal
36. Berikut ini ialah aturan pidana, kecuali
A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mati
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan
37. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, ialah dengan meperhatikan pertimbangan:
A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR
38. Presiden menawarkan amnesti dan pembatalan dengan pertimbangan
A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
39. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mencakup berikut ini, kecuali ....
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengamanan komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental
40. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan1 terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyakbanyaknya .... inspektorat.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8
41. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan tawaran dari ....
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Ketua DPR
42. Undang-Undang yang mengatur ihwal Kejaksaan Republik Indonesia ialah undang-undang nomor ....
A. Nomor 18 Tahun 2002
B. Nomor 16 Tahun 2004
C. Nomor 22 Tahun 2004
D. Nomor 16 Tahun 2006
E. Nomor 18 Tahun 2006
43. Jaksa Agung sanggup dibantu oleh sebanyak-banyaknya .... orang Staf Ahli.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
44. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru ialah periode ....
A. 2014-2018
B. 2014-2019
C. 2015-2019
D. 2015-2020
E. 2016-2021
45. Siapakah yang mempunyai kiprah mernjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan aturan ?
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Saluan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan
46. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim lalu mengenai problem yang serupa disebut dengan istilah :
A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi
47. Secara umum, dibentuknya aturan ialah bertujuan untuk :
A. Menciplakan hukuman bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
48. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ....
A. Bersalah melaksanakan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau akad jahatan
E. Melakukan perbuatan tercela
49. Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan ....
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Jaksa Agung
E. Peraturan Jaksa Negeri
50. Makna warna kuning pada logo kejaksaan mempunyai arti
A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani
51. Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa dikeluarkan pada tahun ....
A. 2010
B. 2012
C. 2014
D. 2015
E. 2016
52. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum mencakup hal-hal berikut, kecuali .. ..
A. Berbadan hukum
B. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
C. Memiliki pengurus
D. Memiliki aktivitas Bantuan Hukum
E. Memiliki calon Penerima Bantuan Hukum
53. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan ....
A. Kejaksaan Negeri
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan Militer
D. Cabang Kejaksaan
E. Kejaksaan Pidana Khusus
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengatur ihwal ....
A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus
55. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang ialah ....
A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita hukuman tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana
56. Hakikat norma aturan ialah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya bantalan nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat sanggup memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar aturan yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak aturan boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar aturan atau yang tidak menaatinya sanggup dikenakan sanksi
Demikianlah 50+ latihan soal tes Seleksi Kompetensi Bidang - SKB calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI dari awambicara.id, biar bermanfaat. Terimakasih!
Untuk gugusan jabatan yang ada di Kejaksaan RI yang terkait dengan bidang hukum.
Soal SKB CPNS Kejaksaan RI ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang Anda lamar pada dikala registrasi seleksi CPNS 2019 di Kejaksaan RI, menyerupai contohnya Jaksa.
Khususnya untuk gugusan atau jabatan yang ada di Kejaksaan RI, terutama di bidang aturan yakni Jaksa.
Soal-soal SKB Calon Jaksa, CPNS Kejaksaan RI ini hanya berupa latihan soal saja.
Makara bukan soal yang akan diujikan pada dikala tes SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI nanti.
Baca: Contoh Soal Tes SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI
Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI
Untuk memperbanyak perbendaharaan contoh-contoh soal CPNS sebagai materi pembelajaran untuk Anda.
Berikut pola soal tes SKB Calon Jaksa - CPNS di Kejaksan RI:
1. Pengertian dari ius constitutum adalah:
A. Peraturan-peraturan yang menawarkan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
B. Hukum yang masih harus ditetapkan
C. Cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
D. Hukum yang sedang berlaku kini disuatu daerah atau negara
E. Hukum ihwal hak dan kewajiban
2. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang ialah mereka yang belum mencapai usia:
A. 17 tahun
B. 18 tahun
C. 20 tahun
D. 21 tahun
E. 22 tahun
3. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal ....
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember
4. Untuk sanggup diangkat menjadi jaksa seseorang harus berusia paling tinggi .... pada dikala pengangkatan.
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 45 tahun
D. 50 tahun
E. 60 tahun
5. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
A. eksekutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. federatif
E. semua benar
6. Hukum aktivitas pidana diberlakukan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ...
A. pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan
B. asas tidak ada aturan tanpa ada kesalahan
C. asas legalitas aau asas nulum delictum
D. asas hakim bersifat menunggu
7. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, contohnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, ialah bentuk ...
A. tunggal
B. alternatif
C. subsidair
D. kumulatif
8. Das Solien artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak harus
D. Lebih baik diharuskan
E. Tidak mutlak diharuskan
9. Das Sein artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak ada
D. Lebih baik ditiadakan
E. Tidak mullak diharuskan
10. Hukum pidana merupakan bab dari
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
11. Hukum Pidana yang mengatur ihwal penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
12. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur ihwal pelaksanaan aturan pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
13. Yang bukan merupakan asas aturan aktivitas pidana adalah
A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak
C. Asas memperoleh pertolongan hukum
D. Asas terbuka, yaitu investigasi tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
E. Asas tertutup, yaitu investigasi tindak pidana dilakukan secara tertutup dari publik
14. Jaksa Agung sanggup mengajukan pertimbangan teknis aturan kepada Mahkamah Agung dalam investigasi kasasi kasus ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer
15. Yang berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana adalah
A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Polisi
E. Pengacara
16. Yang menjalankan fungsi pengecekan BAP (Serita Acara Pemeriksaan) dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan
A. Kehakiman
B. Kejaksaan
C. Kepolisian
D. Mahkamah Agung
E. Detektif
17. Arti dari P21 adalah
A. BAP belum komplit
B. BAP telah lengkap
C. BAP perlu dilengkapi
D. BAP tidak harus lengkap
E. BAP belum disiapkan
18. Hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jikalau telah dijalankan disebut dengan
A. Abolisi
B. Amnesti
C. Ambassador
D. Hak hukum
E. Asimilasi
19. Setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum harus menawarkan balasan dalam waktu paling usang .... hari kerja
A. 3
B. 5
C. 7
D. 14
E. 30
20. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan aturan tetap
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka
21. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan manajemen aturan atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut
A. contempt of parliament
B. contempt of justice
C. contempt of court
D. contempt of judge
E. contempt of truth
22. Berkas/ surat dari tergugat/ termohon ihwal tanggapan dari adanya replik penggugat/ pemohon disebut dengan istilah
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum
23. Satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi
E. Duplikasi
24. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ....
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum tertinggi
25. Standar Bantuan Hukum disusun dan ditetapkan oleh
A. DPR
B. Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Lembaga Bantuan Hukum
26. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk hukuman dikenal dengan istilah
A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi
27.Juncto ialah istilah yang mempunyai arti
A. Berhubungan atau berkaitan dengan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara dua pihak
D. Putus hubungan
E. Tak boleh berhubungan
28. Upaya aturan sesudah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jikalau adanya kekhilafan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/ novum yg belum pernah disampaikan di persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)
A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3
Baca: Contoh Soal SKB CPNS Bidang Hukum
29. Laporan dari para hebat di bidang kehakiman, khusus laporan ihwal investigasi oleh para dokter, dan dalam kasus pidana
A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan khusus
30. Berdasarkan usia, seorang Jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia
A. 56 tahun
B. 58 tahun
C. 60 tahun
D. 62 tahun
E. 65 tahun
31. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh .....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung
32. Bantuan Hukurn dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ....
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di dalam hukum
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas
33. Dalam melaksanakan kiprah dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan Doktrin ...
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Satya Adhya ksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Sapta Satya Adhyaksa
34. Penahanan disiplin ringan rnerupakan salah satu jenis hukuman militer yang paling usang ....
A. 14 hari
B. 21 hari
C. 30 hari
D. 45 hari
E. 60 hari
35. Yang sanggup dijadikan subyek aturan adalah
A. Manusia
B. Sadan hukum
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal
36. Berikut ini ialah aturan pidana, kecuali
A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mati
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan
37. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, ialah dengan meperhatikan pertimbangan:
A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR
38. Presiden menawarkan amnesti dan pembatalan dengan pertimbangan
A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
39. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mencakup berikut ini, kecuali ....
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengamanan komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental
40. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan1 terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyakbanyaknya .... inspektorat.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8
41. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan tawaran dari ....
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Ketua DPR
42. Undang-Undang yang mengatur ihwal Kejaksaan Republik Indonesia ialah undang-undang nomor ....
A. Nomor 18 Tahun 2002
B. Nomor 16 Tahun 2004
C. Nomor 22 Tahun 2004
D. Nomor 16 Tahun 2006
E. Nomor 18 Tahun 2006
43. Jaksa Agung sanggup dibantu oleh sebanyak-banyaknya .... orang Staf Ahli.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
44. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru ialah periode ....
A. 2014-2018
B. 2014-2019
C. 2015-2019
D. 2015-2020
E. 2016-2021
45. Siapakah yang mempunyai kiprah mernjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan aturan ?
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Saluan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan
46. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim lalu mengenai problem yang serupa disebut dengan istilah :
A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi
47. Secara umum, dibentuknya aturan ialah bertujuan untuk :
A. Menciplakan hukuman bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
48. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ....
A. Bersalah melaksanakan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau akad jahatan
E. Melakukan perbuatan tercela
49. Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan ....
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Jaksa Agung
E. Peraturan Jaksa Negeri
50. Makna warna kuning pada logo kejaksaan mempunyai arti
A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani
51. Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa dikeluarkan pada tahun ....
A. 2010
B. 2012
C. 2014
D. 2015
E. 2016
52. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum mencakup hal-hal berikut, kecuali .. ..
A. Berbadan hukum
B. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
C. Memiliki pengurus
D. Memiliki aktivitas Bantuan Hukum
E. Memiliki calon Penerima Bantuan Hukum
53. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan ....
A. Kejaksaan Negeri
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan Militer
D. Cabang Kejaksaan
E. Kejaksaan Pidana Khusus
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengatur ihwal ....
A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus
55. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang ialah ....
A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita hukuman tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana
56. Hakikat norma aturan ialah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya bantalan nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat sanggup memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar aturan yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak aturan boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar aturan atau yang tidak menaatinya sanggup dikenakan sanksi
Demikianlah 50+ latihan soal tes Seleksi Kompetensi Bidang - SKB calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI dari awambicara.id, biar bermanfaat. Terimakasih!