100 Latihan Soal Skb Cpns Ilmu Aturan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Berikut ini ialah latihan soal SKB Ilmu Hukum dan perundangan penerimaan CPNS 2019.
Latiha soal SKB ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan ini ialah untuk soal SKB jabatan di bidang aturan di kementerian atau forum tinggi negara.
Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS 2019 bidang hukum, yakni bidang ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan.
Pada latihan soal SKB ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yang berbasis CAT (computer assistet test).
Yakni khusus untuk deretan atau jabatan di bidang ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan yang Anda lamar, baik itu dikementerian maupun di forum tinggi negara.
Lihat: Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019
1. Salah satu jenis keadilan dimana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut. ...
a. Justitia Commutativa
b. Justitia Distributiva
c. Lex Generalis
d. Lex Spesialis
e. Lex Sporadis
2. Pengertian dari ius constitutum adalah:
a. Peraturan-peraturan yang menawarkan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
b. Hukum yang masih harus ditetapkan
c. Cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
d. Hukum yang sedang berlaku kini disuatu tempat atau negara
e. Hukum ihwal hak dan kewajiban
3. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan tumpuan perusahaan yang tubuh hukumnya:
a. Dibentuk oleh pemerintah
b. Diakui oleh pemerintah
c. Diperbilehkan untuk tujuan tertentu
d. Bertujuan mensejahterakan anggotanya
e. Semua benar
4. Bada aturan publik dan tubuh aturan privat merupakan pembagian terstruktur mengenai tubuh aturan berdasarkan:
a. Eksistensi
b. Tujuan keperdataan
c. Wewenang
d. Syarat formal
e. Syarat formil
5. yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang ialah mereka yang belum mencapai usia:
a. 17 tahun
b. 18 tahun
c. 19 tahun
d. 20 tahun
e. 21 tahun
6. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya ialah pada:
a. Kewajiban membayar pajak
b. Pemenuhan prestasi suatu perikatan
c. Pembatalan perjanjian
d. Sebagai jaminan utang
e. Semua benar
7. Segala peraturan aturan yang mengatur korelasi aturan antara orang yang satu dengan lainnya ialah pengertian dari:
a. Peraturan
b. Hukum perdata
c. Hubungan hukum
d. Hukum Perdata tertulis
e. Hukum Acara Perdata
8. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUH perdata atau KUHD ialah ketentuan tentang:
a. Asuransi
b. Perseroan Terbatas
c. Penanaman modal asing
d. Kontrak
e. PT
9. Hubungan aturan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk mengakibatkan akhir aturan ialah pengertian dari:
a. Perjanjian
b. Perikatan
c. Perutangan
d. Persetujuan
e. Wanprestasi
10. Asas dibawah ini bekerjasama dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
e. Wanprestasi
11. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jikalau ada pernyataan kehendak yang secara objektif sanggup diandalkan disebut teori:
a. Kepercayaan
b. Pernyataan
c. Kehendak
d. Penerimaan
e. Keinginan
12. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah:
a. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban aturan tertentu
b. Perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban diantara para pihak
c. Perjanjian dimana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang berlaku diantara mereka
d. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan aau menimbulkan, mengubah aau menghapuskan hak-hak kebendaan
e. semua benar
13. Salah satu bentuk wanprestasi adalah:
a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Membayar ganti rugi
c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
d. Tepat janji
e. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
14. Pengertian dari prinsip Procimate Cause adalah:
a. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung
b. Jaminan yang terjauh dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi penanggung
c. Suatu prinsip dimana bertambah banyak jumlah objek pertanggungan yang diterima maka akan bertambah baik
d. Prinsip yang memperlihatkan apabila atas suatu objek yang diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi
e. Penutupan pertanggungan atas suatu objek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu tertanggung atau perusahaan asuransi
15. Salah satu perusahaan komplotan yang bukan tubuh aturan adalah:
a. Perseroan Terbatas
b. Perusahaan Umum
c. Firma
d. Perusahaan Perseroan
e. PT
16. Kesepakatan proteksi terhadap HKI yang bersifat Internasional yang pertama ditandatangani di negara:
a. Amerika Serikat
b. Belgia
c. Swedia
d. Swiss
e. Perancis
17. Hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak sanggup ditiru atau diperbanyak orang lain disebut dengan ...
a. Hak asasi
b. Patent
c. Patent sederhana
d. Merek
e. Hak cipta
18. Upaya melaksanakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan istilah:
a. Rescheduling
b. Restructuring
c. Reconditioning
d. Underwrite
e. Recontract
19. Achmad Sanusi membagi sumber aturan menjadi dua kelompok, yaitu ...
a. sumber aturan formal dan abnormal
b. sumber aturan materiil dan formil
c. sumber aturan dalam arti sosiologis dan filosofis
d. sumber aturan dalam arti formil dan historis
e. Sumber aturan filosofis dan hostoris
20. Yang dimaksud sumber aturan dari segi sosiologis yaitu ...
a. b, c, d dan e benar
b. kitab suci dari masing-masing agama
c. sumber yang didasarkan pada tulisan, dokumen, surat dan sebagainya
d. dari mana pembentukan Undang-undang memperoleh materi dalam membentuk UUD
e. faktor-faktor yang menentukan isi aturan positif yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat
21. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang serupa sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutny, disebut ...
a. doktrin
b. kebiasaan
c. yurisprudensi
d. traktat
e. Waris
22. Perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan sanggup bersifat penting maupun kurang penting, disebut ...
a. traktat
b. yurisprudensi
c. kebiasaan
d. doktrin
e. Kepastian
23. Rangkaian aturan yang mengatur korelasi antara orang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut ...
a. aturan formil
b. aturan pidana
c. aturan adat
d. aturan perdata
e. Hukum acara
24. Van Vollenhoven membagi kawasan aturan sopan santun masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan aturan adat, diantaranya yaitu ...
a. Aceh, Minangkabau, dan Toraja
b. Timor di luar kawasan Inggris dan sekitarnya
c. Kalimantan dan diluar wilayah Belanda
d. Daerah Malaysia dan sekitarnya
e. Bekas jajahan inggris di Asia Tenggara
25. Yang merupakan asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah ...
a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus pidana dilakukan oleh hakim
b. Tidak setiap orang tersangkut kasus berhak memperoleh pemberian hukum
c. Peradilan dilakukan "demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
d. Dalam kasus pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan UU
e. semua benar
26. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
e. konsultatif
27. Menurut paham kuno dari Hermenuctica Juris, penafsiran aturan sanggup dibagi menjadi ...
a. interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi
b. klarifikasi yang dogmatis, teleology, historis, gramatika, dan otentik
c. penafsiran berdasarkan tata bahasa, sejarah, sistematika, teleology dan penafsiran berdasarkan perbandingan hukum
d. gramatikal, historis, logis, sistematis dan utilitaire
e. filosofis, historis, logis, sistematis dan utilitaire
28. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laris insan dalam masyarakat dan yang menjadi ajaran bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya, merupakan pendapat ...
a. Leon Duguit
b. Meyers
c. Tirtaatmawijaya
d. Simorangk
e. Ibeth
29. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan insan kepada keturunannya disebut ...
a. Sistem Hukum
b. Hukum Waris Adat
c. Sistem Hukum Acara Pidana
d. Hukum Adat
e. Kedaulatan Hukum
30. Hukum program pidana diberlakukan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ...
a. pembagian eksekusi kedalam eksekusi pokok dan eksekusi tambahan
b. asas tidak ada aturan tanpa ada kesalahan
c. asas legalitas atau asas nulum delictum
d. asas hakim bersifat menunggu
e. asas keadilan
31. Dalam menegakkan aturan program perdata di Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut ...
a. asas hakum boleh menolak perkara
b. asas persidangan yang tertutup
c. asas subjektivitas
d. asas hakim harus bersikat aktif
e. asas objektifitas
32. Hukum manajemen negara mempunyai asas-asas aturan yang tidak tertulis, yaitu ...
a. asas persamaan hak
b. asas kebebasan
c. asas legalitas
d. asas exes de pouboir
e. asas kebangsaan
33. Dalam hidup bermasyarakat antara insan yang satu dengan insan yang lain selalu bekerjasama atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu, kecuali ...
a. Satu orangpun sanggup mengadakan interaksi, apabila bisa bekerjasama dengan makhluk halus
b. Dalam mengadakan interaksi memakai bahasa yang saling dimengerti diantara ego dan alter
c. Dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat
d. Adanya tujuan-tujuan tertentu yang mempersatukan
e. Adanya kedaulatan hukum
34. Sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, merupakan makna dari ...
a. Kaidah hukum
b. Kaidah agama
c. Kaidah kesusilaan
d. Kaidah kesopanan
e. Kaidah Attitute
35. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan kaidah aturan sebagai proteksi kepentingan manusia, kecuali ...
a. Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan ialah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, lantaran para anggota masyarakat mengetahui bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ia hidup bersama-sama dengan orang lain, disamping itu ia juga mengetahui apa yang seharusnya ia lakaukan dan apa yang seharusnya ia tinggalkan
b. Agar dalam korelasi sosial atau korelasi kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diharapkan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan memutuskan aturan-aturan untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasanya disebut forum pemasyarakatan
c. Fungsi dari forum sosial ialah untuk menyelenggarakan banyak sekali kepentingan insan secara tertib dan teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan insan itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan korelasi sosial, contohnya dalam bidang pemerintahan, lalu-lintas, perdagangan, perjanjian, korelasi kekeluargaan, dan lain sebagainya
d. Dalam korelasi sosial, hukuman merupakan prosedur pengendalian sosial, yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula (restitutio in integrum). Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya pelanggaran hukum, namun juga sanggup sebagai akhir adanya orang yang sangat berjasa, tetapi sama sekali tidak dihargai
36. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan korelasi kaidah aturan dengan kaidah kesusilaan, kecuali .....
a. Kaidah aturan memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh: dalam perjanjian kausa yang halal ialah tidak dihentikan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)
b. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah aturan tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar aturan tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah huknm tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan
c. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dihentikan oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah aturan justru membolehkan, contoh: orang mempunyai hutang, tetapi dalain persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal n1enun1t kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar
d. Kaidah aturan tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian
37. Ilmu yang membahas aturan sebagai kaidah, atau belahan dari sistem kaidah dengan dogmatik aturan dan sistematik hukum. Dalam hal ini aturan dilihat sebagai karya insan untuk mencari kebenaran, yang mempunyai ciri-ciri : sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif. Mengingat aturan mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan insan dalam hidup bermasyarakat, maka kebenaran yang dicari tentunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merupakan arti aturan sebagai .....
a. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum dalam arti sebagai disiplin
c. Hukum dalam arti sebagai kaidah
d. Hukum dalam arti sebagai tata hukum
e. Hukum dalam arti sebagai kedaulatan
38. C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa rumusan definisi aturan dari para andal aturan atau sarjana hukum, selanjutnya atas dasar definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan, bahwa aturan mencakup beberapa unsur, yaitu, kecuali ....
A. Peraturan mengenai tingkah laris insan dalam pergaulan masyarakat
B. Peraturan itu diadakan oleh tubuh resmi yang berwajib
C. Peraturan itu bersifat memaksa
D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut ialah tidak tegas
e. Peraturan yang wajib
39. Isi aturan harus ditentukan berdasarkan dua azas, yaitu keadilan dan kefaedahan, merupakan pandangan dari .....
A. J.H.P. Bellefroid
B. Van Apeldoorn
C. Van Kan
D. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
40. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal korelasi aturan dengan keadilan, kecuali .....
A. Keadilan berlaku dalam hukum, serta menawarkan ukuran lahir dengan mana aturan sanggup dipertimbangkan, contohnya keadilan menganjurkan kejujuran, dan konsepsi ini sangat mensugesti perkembangan sistem-sistem hukum
B. Pembentuk undang-undang haruslah berusaha biar tuntutan keadilan sanggup tercapai. Adapun caranya dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga masih menawarkan kesempatan kepada hakim dalam
menerapkannya pada masalah konkrit dengan memperhatikan atau mempertimbangkan segi keadilan
C. Di dalam suatu proses peradilan berlaku asas bahwa para pihak didengar dan diperlakukan sama dihadapan hakim
D. Keadilan ialah apa yang benar-benar berlaku atau apa yang seharusnya berlaku sesuai dengan isi kaidah hukum, dan tidak dipersoalkan apakah baik atau buruk, sedangkan Hukum ialah suatu keinginan yang didasarkan pada sifat moral manusia
41. Sumber aturan yang dihubungkan dengan masyarakat. Sehingga sumber aturan ini dicari dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yaitu berupa faktor-faktor yang menentukan isi hukum, termasuk di sini ialah faktor-faktor yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, moral, kependudukan, dan sebagainya. Dengan demikian sebagai su1nber hukumnya ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, merupakan sumber aturan dalam arti ....
A. Sumber aturan dalam arti sosiologis
B. Sumber aturan dalam arti ekono1nis
C. Sumber Hukum Formal
D. Sumber aturan dalam arti sejarah
42. Faktor-faktor idiil, ialah merupakan keinginan aturan (Rechtsidee). Sebagian sarjana menyampaikan bahwa yang merupakan faktor idiil yang secara eksklusif ialah keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan merupakan titik sentral penegakan hukum, sedangkan yang merupakan faktor idiil yang secara tidak eksklusif atau dianggap sebagai tujuan balasannya ialah kesejahteraan umum. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap sempurna sebagai faktor idiil ialah ...
a. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain
b. Kebiasaan
c. Hukum yang berlaku (mengingat bahwa aturan mempunyai sifat kesejarahan)
d. Pancasila dan Masyarakat Adil Makmur
43. Isi aturan bersumber dari rasio atau nalar manusia. Seperti yang dikatakan Hugo de Groot, bahwa dengan memakai pikiran saja adanya dan isi aturan kodrat sanggup dijabarkan dari kodrat inanusia. Hukum kodrat semata-mata bersumber pada pertimbangan nalar dalam menyatakan apa yang pada hakekatnya jujur, patut atau tidak patut, merupakan pandangan dari ...
a. Teori teokrasi
b. Teori aturan kodrat yang rasionalistis
c. Teori historis
d. Sumber aturan dalam arti ekonomis
e. teori sosialis
44. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi aturan kebiasaan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kecuali ...
a. Syarat material, yaitu adanya sikap yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau berdasarkan garis tingkah laris yang tetap
b. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut mengakibatkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum
c. Adanya akhir hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar
d. Adanya imbas dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif
45. Asas ini bekerjasama dengan terjadinya perjanjian, yaitu untuk terjadinya suatu perjanjian disyaratkan harus ada kata sepakat. Perjanjian sanggup dibuat bebas dari bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisanpun tetap sah, kecuali apabila disyaratkan bahwa untuk sahnya perbuatan aturan yang bersangkutan harus dituangkan dalam bentuk akta. Tentang tertulisnya perjanjian tolong-menolong hanyalah bermanfaat untuk pembuktian di kemudian hari, merupakan asas ....
a. Asas konsensualisme
b. Asas mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda)
c. Asas kebebasan berkontrak
d. Asas itikad baik (te goeder trouw)
46. Sistem hukum, mencakup keseluruhan aturan yang ada dan berlaku baik yang bentuknya tertulis maupun yang bentuknya tidak tertulis, mempunyai unsur-unsur, diantaranya ialah aturan yang sengaja dibuat penguasa yang berwenang (wettenrecht), yang bentuknya tertulis dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, merupakan unsur .....
a. Hukum undang-undang
b. Hukum kebiasaan dan/ atau aturan adat
c. Hukum yurisprudensi
d. Hukum traktat
47. Berdasarkan sumber berlakunya, aturan yang ditetapkan oleh negara-negara yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara, ialah ....
a. Hukum undang-undang (wettenrecht)
b. Hukum kebiasaan dan aturan sopan santun (gewoonte en adatrecht)
c. Hukum traktat (tractatenrecht)
d. Hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht)
48. Perbuatan aturan sepihak pada hakekatnya ialah perbt1atan aturan yang hanya memerlukan peryataan kehendak dari satu pihak saja untuk mengakibatkan suatu akhir hukum. Contohnya adalah, kecuali ...
a. Pembuatan surat wasiat
b. Penerimaan atau penolakan warisan
c. Penolakan komplotan harta kekayaan, pemilikan dan pembayaran
d. Kelahiran
49. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal insan sebagai subjek hukum, kecuali ...
a. Seseorang dianggap cakap aturan (handelingsbekwaam) ialah orang yang dianggap cakap atau cukup cakap uutuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti ia dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya dan untuk melaksanakan perbuatan hukum
b. Manusia sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban semenjak mulai berusia 17 tahun dan akan berakhir pada ketika ia meninggal dunia
c. Perampasan kedudukan insan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan hingga seseorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau janjkematian perdata (burgerlijkdood), sama sekali tidak sanggup dibenarkan
d. Saat mulainya insan sebagai subjek aturan yaitu semenjak dilahirkan, ternyata ratifikasi tersebut ada penyimpangannya. Apabila kepentingaunya menghendaki sehubungan dengan harta peninggalan atau warisan yang terbuka, anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan asalkan ia lahir hidup
50. Menurut kriteria aturan yang diharapkan tubuh aturan yang tunduk kepada aturan Eropa (KUH Perdata dan KUHD), contohnya Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi, Gereja (S. 1927 No. 156), ialah ...
a. Badan aturan Eropa
b. Badan aturan adat
c. Badan aturan publik
d. Badan aturan privat
e. Badan aturan sosial
51. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ihwal Perwakafan Tanah Milik. Sesuai dengan ketentuan tersebut biar wakaf sanggup dianggap sah berdasarkan hukum, maka barus memenuhi unsur-unsur dan syara-yarat tertentu, diantaranya ialah orang atau tubuh hukun yang mewakafkan benda miliknya. Kalau orang, maka harus telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melaksanakan perbuatan hukum. Sedangkan kalau tubuh aturan ialah termasuk tubuh aturan Indonesia, merupakan unsur ...
a. Wakif
b. Benda wakaf
c. Ikrar
d. Nadzir
e. semua benar
52. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal objek hukum, kecuali ...
a. Segala sesuatu yang berkhasiat bagi subjek aturan dan sanggup menjadi sasaran dari suatu korelasi aturan disebut objek hukum
b. Objek aturan sanggup dikuasai oleh subjek hukum, sebagai objek dari suatu korelasi aturan tentunya objek aturan itu mempunyai nilai dan harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yang berhak atasnya
c. Biasanya objek aturan ialah hanya berupa benda
d. Objek aturan yang berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek atau BW), dipakai istilah zaak
53. Hak-hak yang bersumber pada aturan perdata. yang berupa: hak kepribadian, contohnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan; hak kekeluargaan, contohnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal balik antara suami dan istri, hak orang renta terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan; hak kebendaan, contohnya hak milik, hak pakai, hak pungut hasil, merupakan hak ...
a. Hak-hak publik
b. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
c. Hak-hak keperdataan
d. Hak relatif
54. Apabila peraturan aturan mempunyai efektivitas dalam kehidupan bersama. Hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya aturan secara ...
a. Kekuatan berlaku secara yuridis
b. Kekuatan berlaku secara sosiologis
c. Kekautan berlaku secara filosofis
d. Menurut teori ratifikasi (Anerkennungstheorie = The Recognition Theory)
55. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal budaya aturan di Indonesia, kecuali ...
a. Secara sederhana budaya aturan sanggup diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena aturan atau terhadap suatu insiden hukum
b. Budaya aturan memperlihatkan ihwal pola sikap individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan aturan yang dihayati masyarakat bersangkutan
c. Budaya aturan sebagai bentuk penjabaran secara konkrit dari nilai-nilai ihwal hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum
d. Budaya aturan internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik (suku bangsa) ada yang berdasarkan profesi (bidang kerja dan keahlian)
56. Ada beberapa pasal dalam UU No 4 Tahun 2004 yang sanggup dijadikan dasar aturan dilakukan inovasi aturan oleh hakim, yaitu, kecuali ...
a. Pasal 5 ayat (1) Pengadilan mengadili berdasarkan aturan dengan tidak membedakan orang
b. Pasal 16 ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa aturan tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengusut dan mengadilinya
c. Pasal 28 ayat (1) Hakum wajib menggali, mengikuti, dan memehami nilai-nilai aturan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
d. Hakim dalam memutuskan kasus itu mempunyai kebebasan, sampai-sampai kalau ada orang yang dengan sengaja (kecuali dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945) campur tangan dalam urusan peradilan sanggup dipidana (pasal 4 ayat (4))
57. Berikut ini yang merupakan pernyataan ihwal metode penafsiran inovasi aturan yang sanggup dipakai oleh hakim ialah ...
a. Dalam melaksanakan inovasi hukum, sesudah mengkonsatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dilihat hakim biasanya ialah undang-undang, lantaran undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber aturan yang penting dan utama dalam inovasi hukum
b. Konstruksi aturan ialah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru
c. Konstruksi aturan mempunyai tujuan membentuk aturan yang konkrit dan sekaligus dimaksudkan untuk menuntaskan masalah hukum. konstruksi aturan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum
d. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi aturan menyerupai tersebut di atas, maka konstruksi aturan harus mendasarkan pada fakta aturan atau fakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan sanggup dicegah pemutusan kasus yang diktatorial tanpa asalan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan
58. Politik aturan Hindia Belanda ini sanggup kita lihat pada Pasal 131 Indische Staatregeling yang berbunyi sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum perdata dan aturan dagang, aturan pidana dan aturan program perdata, harus dikodifikasikan
b. Untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Indonesia
c. Untuk orang Indonesia dan Timur Asing jikalau ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan untuk bangsa Eropa diberlakukan pada mereka baik seluruhnya maupun sebagian
d. Orang Indonesia orisinil dan Timur Asing, sepanjang terhadap mereka belum diberlakukan peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri kepada aturan yang berlaku untuk orang Eropa, baik untuk seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu
59. Dalam tata aturan Hindia Belanda, bahwa keseluruhan aturan aturan yang mengatur tatanan kenegaraan yang mencakup organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur pegawanegeri pendukungnya, ialah bidang aturan umum ...
a. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitusional law
b. Hukum Tata Negara atau Administratiefrecht atau administrative law
c. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law
d. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law
60. Hukum berdasarkan isi yang mengatur kepentingan umum, atau juga bisa dikatakan sebagai aturan yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai, ialah ...
a. Hukum pemaksa
b. Hukum pelengkap
c. Hukum publik
d. Hukum privat
e. Hukum Adat
61. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibuat di Hindia Belanda oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda bersama Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Secara hierarkhis materinya tidak boleh bertentangan dengan Wet maupun AmvB ialah ...
a. Wet (sejajar dengan undang-undang di Indonesia)
b. Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB)
c. Ordonantie
d. Regerings verordenings (Rv)
e. Semua benar
62. Sumber aturan yang berupa kebiasaan atau aturan tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, ialah ...
a. Undang-undang
b. Konvensi
c. Yurisprudensi
d. Doktrin
63. Dalam teori tujuan pemidanaan, apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan aturan itu diancam pidana, maka ada tekanan untuk seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Keadaan ini dinamakan dengan istilah Psychologische Zwang, merupakan pandangan dari teori ...
a. Generale Preventie atau pencegahan umum
b. Speciale Preventie atau pencegahan khusus
c. Verbetring van de dader
d. Onschadelijk maken van de misdadiger
64. Asas dalam aturan pidana ini diciptakan oleh Anselm Von Feurbach yang berarti tidak ada perbuatan yang sanggup dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, ialah asas ...
a. Asas Legalitas
b. Asas teritorial
c. Geen straf zonder schuld
d. Alasan Penghapusan Pidana yang ada dalam KUHP
65. Prinsip dalam aturan lingkungan yang menyatakan bahwa prinsip ini dibuat tidak hanya untuk mengendallikan pencemaran dan untuk menghilangkan kerusakan tetapi juga untuk mencegah munculnya dampak lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan insan yang mungkin terjadi, jikalau mungkin pencegahan dilakukan pada sumber dan dengan tujuan pengurangan resiko, merupakan prinsip ...
a. Pencegahan Pencemaran (The Pollution Prevention Principle)
b. Prinsip Pencemar Membayar (The Polluter-Pays-Principle)
c. Perinsip Kehati-hatian (The Precautionaru Principle)
d. Pengendalian Pencemaran Terpadu
66. Dalam aturan perjanjian, asas yang bekerjasama dengan ketika lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir semenjak adanya kata sepakat diantara para pihak. Asas konsensualisme sanggup dijumpai pada pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyampaikan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", merupakan asas ...
a. Asas konsensualisme
b. Asas kebebasan berkontrak
c. Asas pacta sunt servanda
d. Asas itikad baik
67. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Sistem kemasyarakatan/ komplotan "genealogis" yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau komplotan aturan sopan santun yang anggotanya didasarkan pada keturunan sama, kecuali ...
a. Sistem patrilineal: yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan pria (bapak) menyerupai pada suku Batak, Nias, Sumba, dll
b. Sistem matrilineal: yaitu sistem kekerabatan yang anggotanya berdasarkan garis keturunan perempuan (ibu) menyerupai suku/ clan di Minangkabau
c. Sistem parental yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu menyerupai keluarga pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak
d. Sistem ijab kabul sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung
68. Didalam aturan program perdata dikenal asa audi et alteram partem yang berarti bahwa baik pihak penggugat ataupun tergugat harus sama-sama didengar keterangan-keterangannya oleh hakim dan hakim tidak boleh menentukan kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini juga dikenal dengan asas kesamaan para pihak, merupakan asas ...
a. Hakim mendengar kedua belah pihak
b. Pemeriksaan kasus dalam sidang pengadilan terbuka
c. Beracara dikenakan biaya
d. Beracara dengan hadir sendiri
e. Beracara sendiri
69. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan piudana yang didakwakan terhadap terdakwa, contohnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, ialah bentuk ...
a. tunggal
b. alternatif
c. subsidair
d. kumulatif
e. Kompetitif
70. Konsep Rule of Law dan negara aturan mempunyai tujuan yang sama ...
a. bahwa Undang-Undang Dasar dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
b. bahwa dalam negara yang berdaulat ialah hukum
c. bahwa aturan merupakan peraturan yang mengikat
d. bahwa Undang-Undang Dasar harus memuat hak asasi manusia
71. Implementasi hak asasi insan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah ...
a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan perseorangan
b. mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan
c. mengutamakan kepentingan umum
d. mengutamakan kepentingan perorangan
e. mengutamakan kepentingan saudara
72. Kedaulatan aturan menawarkan sumbangan pemikiran konseptual bagi ...
a. konsepsi negara hukum
b. negara demokrasi
c. teori kedaulatan hukum
d. pengembangan konsepsi negara hukum
e. semua benar
73. Seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung hukuman bila dilanggar, disebut dengan :
a. Aturan
b. Adat Istiadat
c. Hukum
d. Kesusilaan
e. Konvensi
74. Hukum yang mengatur ihwal Negara dan penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Kola
c. Hukum Tata Wilayah
d. Hukum Tata Tertib
e. Hukum Konstitusional
75. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi berdasarkan pendapatnya sendiri
a. Disposisi
b. Diskresi
c. Disabilitas
d. Amnesti
e. Grasi
76. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan thd eksekusi yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk eksekusi dikenal dengan istilah
a. Grasi
b. Amnesti
c. Abolisi
d. Rehabilitasi
e. Remedi
77. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Atau Dekalarasi HAM
ditandatangani pada tanggal
a. 10 November 1948
b. 10 Desember 1948
c. 10 Oktober 1948
d. 10 Desember 1958
e. 10 November 1988
78. Serikut ini yang bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
a. Hak hidup
b. Hak mendapat pendidikan
c. Hak untuk bekerja
d. Hak mendapat persamaan di mata hukum
e. Hak melaksanakan sesuatu dengan bebas
79. Menurut Lembaga Amnesti lnternasional, negara yang paling banyak melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah
a. lrak
b. Iran
c. Israel
d. Amerika Serikat
e. Belanda
80. Meskipun Amerika Serikat ialah Negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justeru AS dianggap sebagai Negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh
a. Masyarakat dunia buta politik
b. AS pandai menyembunyikan kejahatan HAM -nya
c. AS menguasai jaringan media internasional (baik cetak, maupun elektronik), dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai Negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya.
d. Masyarakat dunia menyukai AS
e. Masyarakat dunia takut menghadapi AS
81. Kata "Demokrasi" berasal dari bahasa
a. Sansekerta
b. Urdu
c. Yunani
d. Spanyol
e. lnggris
82. Arti kata "demos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
83. Arti kata "kratos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
84. Berikut ini ialah ciri-ciri Pemerimtahan demokratis, kecuali
a. Rakyat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan politik
b. Hak-hak asasi rakyat diakui dan dilindungi
c. Media (Pers) mendapat kebebasan untuk mengontrol pemerintah
d. Adanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil
e. Adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat
85. Ketika seluruh rakyat menentukan perwakilan melalui Pemilu untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka, maka demokrasi ini disebut dengan
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tak langsung
c. Demokrasi kebebasan
d. Demokrasi sesungguhnya
e. Demokrasi Perwakilan
86. Undang-undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 telah diganti dengan
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004
b. Undang-Undang No. 32 tahun 2005
c. Undang-Undang No. 33 tahun 2002
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004
e. Undang-Undang No. 32 tahun 2002
87. Tujuan lmplementasi kebijaksanaan otonomi kawasan (otonomi khusus) termasuk dalam hal pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan negara mempunyai tujuan
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Menjamin terselenggaranya kerjasama antar daerah
c. Terpilihnya gubemur/bupati/walikota secara demokratis
d. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Mereformasi birokrasi daerah
88. Pelaksanaan otonomi kawasan dititikberatkan pada
a. Pemerintahan Kabupaten/ Kota
b. Pemerintahan Propinsi
c. Pemerintahan Kecamatan
d. Pemerintahan Kelurahan
e. Tetap pada Pemerintahan Pusat
89. Menurut UU nomor 22 tahun 1999, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan adalah
a. Pendidikan
b. Pertanahan
c. Agama
d. Sosial
e. Keuangan
90. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan pusat dan kawasan diatur dalam:
a. UU Nomor 25 tahun 2001
b. UU Nomor 25 tahun 2002
c. UU Nomor 35 tahun 2000
d. UU Nomor 35 tahun 1999
e. UU Nomor 25 tahun 2000
91. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah
a. Pengadilan Tinggi
b. Pengadilan Negeri
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Yudisial
92. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana kiprah kepresidenan dipegang oleh
a. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
b. Mahkamah Agung
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri
d. Ketua DPR
e. Mendagri
93. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, ialah dengan meperhatikan pertimbangan:
a. Kepolisian
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
c. Mahkamah Agung (MA)
d. Wakil Presiden
e. DPR
94. Presiden menawarkan amnesti dan pembatalan dengan pertimbangan
a. Wakil Presiden
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
95. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah
a. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah
b. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan
c. Hak mengusut dugaan pelanggaran oleh pemerintah
d. Hak memakzulkan Presiden
e. Hak membekukan sementara sebagian kekuasaan Presiden
96. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
a. Melakukan inventarisasi pemasukan negara
b. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara
c. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah
d. Mencegah terjad inya korupsi di forum negara
e. Melaporkan pelanggaran oleh birokrat negara kepada kepolisian
97. Siapakah yang mempunyai kiprah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan aturan ?
a. Tentara Nasional Indonesia
b. Saluan Pengaman Nasional
c. Kepolisian Republik Indonesia
d. Departemen Hukum dan HAM
e. Departemen Keamanan
98. Contoh bentuk kegiatan SISHANKAMRATA ialah :
a. Pertahanan Sipil (Hansip)
b. Keamanan Rakyat (Kamra)
c. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
d. Tentara Nasional Indonesia AU-AD-AL secara menyeluruh
e. Pemuda Bela Negara
99. Secara umum, dibentuknya aturan ialah bertujuan untuk :
a. Menciplakan hukuman bagi pelanggar hukum
b. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
c. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
d. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
e. Memberikan eksekusi setimpal bagi pelanggar
100. Hakikat norma aturan ialah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
a. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya bantalan nama hukum
b. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat sanggup memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
c. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar aturan yang membenarkan keinginannya tersebut
d. Penegak aturan boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
e. Orang yang melanggar huku m a tau yang tidak menaatinya sanggup dikenakan sanksi
Demikianlah 100 latihan soal SKB CPNS ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan dari kami awambicara.id. Semoga bermanfaat.
Latiha soal SKB ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan ini ialah untuk soal SKB jabatan di bidang aturan di kementerian atau forum tinggi negara.
Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS 2019 bidang hukum, yakni bidang ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan.
Pada latihan soal SKB ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yang berbasis CAT (computer assistet test).
Yakni khusus untuk deretan atau jabatan di bidang ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan yang Anda lamar, baik itu dikementerian maupun di forum tinggi negara.
Lihat: Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019
Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Perundang-undangan
1. Salah satu jenis keadilan dimana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut. ...
a. Justitia Commutativa
b. Justitia Distributiva
c. Lex Generalis
d. Lex Spesialis
e. Lex Sporadis
2. Pengertian dari ius constitutum adalah:
a. Peraturan-peraturan yang menawarkan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
b. Hukum yang masih harus ditetapkan
c. Cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
d. Hukum yang sedang berlaku kini disuatu tempat atau negara
e. Hukum ihwal hak dan kewajiban
3. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan tumpuan perusahaan yang tubuh hukumnya:
a. Dibentuk oleh pemerintah
b. Diakui oleh pemerintah
c. Diperbilehkan untuk tujuan tertentu
d. Bertujuan mensejahterakan anggotanya
e. Semua benar
4. Bada aturan publik dan tubuh aturan privat merupakan pembagian terstruktur mengenai tubuh aturan berdasarkan:
a. Eksistensi
b. Tujuan keperdataan
c. Wewenang
d. Syarat formal
e. Syarat formil
5. yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang ialah mereka yang belum mencapai usia:
a. 17 tahun
b. 18 tahun
c. 19 tahun
d. 20 tahun
e. 21 tahun
6. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya ialah pada:
a. Kewajiban membayar pajak
b. Pemenuhan prestasi suatu perikatan
c. Pembatalan perjanjian
d. Sebagai jaminan utang
e. Semua benar
7. Segala peraturan aturan yang mengatur korelasi aturan antara orang yang satu dengan lainnya ialah pengertian dari:
a. Peraturan
b. Hukum perdata
c. Hubungan hukum
d. Hukum Perdata tertulis
e. Hukum Acara Perdata
8. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUH perdata atau KUHD ialah ketentuan tentang:
a. Asuransi
b. Perseroan Terbatas
c. Penanaman modal asing
d. Kontrak
e. PT
9. Hubungan aturan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk mengakibatkan akhir aturan ialah pengertian dari:
a. Perjanjian
b. Perikatan
c. Perutangan
d. Persetujuan
e. Wanprestasi
10. Asas dibawah ini bekerjasama dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
e. Wanprestasi
11. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jikalau ada pernyataan kehendak yang secara objektif sanggup diandalkan disebut teori:
a. Kepercayaan
b. Pernyataan
c. Kehendak
d. Penerimaan
e. Keinginan
12. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah:
a. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban aturan tertentu
b. Perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban diantara para pihak
c. Perjanjian dimana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang berlaku diantara mereka
d. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan aau menimbulkan, mengubah aau menghapuskan hak-hak kebendaan
e. semua benar
13. Salah satu bentuk wanprestasi adalah:
a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Membayar ganti rugi
c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
d. Tepat janji
e. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
14. Pengertian dari prinsip Procimate Cause adalah:
a. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung
b. Jaminan yang terjauh dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi penanggung
c. Suatu prinsip dimana bertambah banyak jumlah objek pertanggungan yang diterima maka akan bertambah baik
d. Prinsip yang memperlihatkan apabila atas suatu objek yang diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi
e. Penutupan pertanggungan atas suatu objek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu tertanggung atau perusahaan asuransi
15. Salah satu perusahaan komplotan yang bukan tubuh aturan adalah:
a. Perseroan Terbatas
b. Perusahaan Umum
c. Firma
d. Perusahaan Perseroan
e. PT
16. Kesepakatan proteksi terhadap HKI yang bersifat Internasional yang pertama ditandatangani di negara:
a. Amerika Serikat
b. Belgia
c. Swedia
d. Swiss
e. Perancis
17. Hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak sanggup ditiru atau diperbanyak orang lain disebut dengan ...
a. Hak asasi
b. Patent
c. Patent sederhana
d. Merek
e. Hak cipta
18. Upaya melaksanakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan istilah:
a. Rescheduling
b. Restructuring
c. Reconditioning
d. Underwrite
e. Recontract
19. Achmad Sanusi membagi sumber aturan menjadi dua kelompok, yaitu ...
a. sumber aturan formal dan abnormal
b. sumber aturan materiil dan formil
c. sumber aturan dalam arti sosiologis dan filosofis
d. sumber aturan dalam arti formil dan historis
e. Sumber aturan filosofis dan hostoris
20. Yang dimaksud sumber aturan dari segi sosiologis yaitu ...
a. b, c, d dan e benar
b. kitab suci dari masing-masing agama
c. sumber yang didasarkan pada tulisan, dokumen, surat dan sebagainya
d. dari mana pembentukan Undang-undang memperoleh materi dalam membentuk UUD
e. faktor-faktor yang menentukan isi aturan positif yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat
21. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang serupa sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutny, disebut ...
a. doktrin
b. kebiasaan
c. yurisprudensi
d. traktat
e. Waris
22. Perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan sanggup bersifat penting maupun kurang penting, disebut ...
a. traktat
b. yurisprudensi
c. kebiasaan
d. doktrin
e. Kepastian
23. Rangkaian aturan yang mengatur korelasi antara orang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut ...
a. aturan formil
b. aturan pidana
c. aturan adat
d. aturan perdata
e. Hukum acara
24. Van Vollenhoven membagi kawasan aturan sopan santun masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan aturan adat, diantaranya yaitu ...
a. Aceh, Minangkabau, dan Toraja
b. Timor di luar kawasan Inggris dan sekitarnya
c. Kalimantan dan diluar wilayah Belanda
d. Daerah Malaysia dan sekitarnya
e. Bekas jajahan inggris di Asia Tenggara
25. Yang merupakan asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah ...
a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus pidana dilakukan oleh hakim
b. Tidak setiap orang tersangkut kasus berhak memperoleh pemberian hukum
c. Peradilan dilakukan "demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
d. Dalam kasus pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan UU
e. semua benar
26. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
e. konsultatif
27. Menurut paham kuno dari Hermenuctica Juris, penafsiran aturan sanggup dibagi menjadi ...
a. interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi
b. klarifikasi yang dogmatis, teleology, historis, gramatika, dan otentik
c. penafsiran berdasarkan tata bahasa, sejarah, sistematika, teleology dan penafsiran berdasarkan perbandingan hukum
d. gramatikal, historis, logis, sistematis dan utilitaire
e. filosofis, historis, logis, sistematis dan utilitaire
28. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laris insan dalam masyarakat dan yang menjadi ajaran bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya, merupakan pendapat ...
a. Leon Duguit
b. Meyers
c. Tirtaatmawijaya
d. Simorangk
e. Ibeth
29. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan insan kepada keturunannya disebut ...
a. Sistem Hukum
b. Hukum Waris Adat
c. Sistem Hukum Acara Pidana
d. Hukum Adat
e. Kedaulatan Hukum
30. Hukum program pidana diberlakukan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ...
a. pembagian eksekusi kedalam eksekusi pokok dan eksekusi tambahan
b. asas tidak ada aturan tanpa ada kesalahan
c. asas legalitas atau asas nulum delictum
d. asas hakim bersifat menunggu
e. asas keadilan
31. Dalam menegakkan aturan program perdata di Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut ...
a. asas hakum boleh menolak perkara
b. asas persidangan yang tertutup
c. asas subjektivitas
d. asas hakim harus bersikat aktif
e. asas objektifitas
32. Hukum manajemen negara mempunyai asas-asas aturan yang tidak tertulis, yaitu ...
a. asas persamaan hak
b. asas kebebasan
c. asas legalitas
d. asas exes de pouboir
e. asas kebangsaan
33. Dalam hidup bermasyarakat antara insan yang satu dengan insan yang lain selalu bekerjasama atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu, kecuali ...
a. Satu orangpun sanggup mengadakan interaksi, apabila bisa bekerjasama dengan makhluk halus
b. Dalam mengadakan interaksi memakai bahasa yang saling dimengerti diantara ego dan alter
c. Dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat
d. Adanya tujuan-tujuan tertentu yang mempersatukan
e. Adanya kedaulatan hukum
34. Sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, merupakan makna dari ...
a. Kaidah hukum
b. Kaidah agama
c. Kaidah kesusilaan
d. Kaidah kesopanan
e. Kaidah Attitute
35. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan kaidah aturan sebagai proteksi kepentingan manusia, kecuali ...
a. Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan ialah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, lantaran para anggota masyarakat mengetahui bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ia hidup bersama-sama dengan orang lain, disamping itu ia juga mengetahui apa yang seharusnya ia lakaukan dan apa yang seharusnya ia tinggalkan
b. Agar dalam korelasi sosial atau korelasi kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diharapkan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan memutuskan aturan-aturan untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasanya disebut forum pemasyarakatan
c. Fungsi dari forum sosial ialah untuk menyelenggarakan banyak sekali kepentingan insan secara tertib dan teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan insan itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan korelasi sosial, contohnya dalam bidang pemerintahan, lalu-lintas, perdagangan, perjanjian, korelasi kekeluargaan, dan lain sebagainya
d. Dalam korelasi sosial, hukuman merupakan prosedur pengendalian sosial, yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula (restitutio in integrum). Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya pelanggaran hukum, namun juga sanggup sebagai akhir adanya orang yang sangat berjasa, tetapi sama sekali tidak dihargai
36. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan korelasi kaidah aturan dengan kaidah kesusilaan, kecuali .....
a. Kaidah aturan memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh: dalam perjanjian kausa yang halal ialah tidak dihentikan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)
b. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah aturan tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar aturan tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah huknm tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan
c. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dihentikan oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah aturan justru membolehkan, contoh: orang mempunyai hutang, tetapi dalain persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal n1enun1t kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar
d. Kaidah aturan tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian
37. Ilmu yang membahas aturan sebagai kaidah, atau belahan dari sistem kaidah dengan dogmatik aturan dan sistematik hukum. Dalam hal ini aturan dilihat sebagai karya insan untuk mencari kebenaran, yang mempunyai ciri-ciri : sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif. Mengingat aturan mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan insan dalam hidup bermasyarakat, maka kebenaran yang dicari tentunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merupakan arti aturan sebagai .....
a. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum dalam arti sebagai disiplin
c. Hukum dalam arti sebagai kaidah
d. Hukum dalam arti sebagai tata hukum
e. Hukum dalam arti sebagai kedaulatan
38. C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa rumusan definisi aturan dari para andal aturan atau sarjana hukum, selanjutnya atas dasar definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan, bahwa aturan mencakup beberapa unsur, yaitu, kecuali ....
A. Peraturan mengenai tingkah laris insan dalam pergaulan masyarakat
B. Peraturan itu diadakan oleh tubuh resmi yang berwajib
C. Peraturan itu bersifat memaksa
D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut ialah tidak tegas
e. Peraturan yang wajib
39. Isi aturan harus ditentukan berdasarkan dua azas, yaitu keadilan dan kefaedahan, merupakan pandangan dari .....
A. J.H.P. Bellefroid
B. Van Apeldoorn
C. Van Kan
D. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
40. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal korelasi aturan dengan keadilan, kecuali .....
A. Keadilan berlaku dalam hukum, serta menawarkan ukuran lahir dengan mana aturan sanggup dipertimbangkan, contohnya keadilan menganjurkan kejujuran, dan konsepsi ini sangat mensugesti perkembangan sistem-sistem hukum
B. Pembentuk undang-undang haruslah berusaha biar tuntutan keadilan sanggup tercapai. Adapun caranya dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga masih menawarkan kesempatan kepada hakim dalam
menerapkannya pada masalah konkrit dengan memperhatikan atau mempertimbangkan segi keadilan
C. Di dalam suatu proses peradilan berlaku asas bahwa para pihak didengar dan diperlakukan sama dihadapan hakim
D. Keadilan ialah apa yang benar-benar berlaku atau apa yang seharusnya berlaku sesuai dengan isi kaidah hukum, dan tidak dipersoalkan apakah baik atau buruk, sedangkan Hukum ialah suatu keinginan yang didasarkan pada sifat moral manusia
41. Sumber aturan yang dihubungkan dengan masyarakat. Sehingga sumber aturan ini dicari dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yaitu berupa faktor-faktor yang menentukan isi hukum, termasuk di sini ialah faktor-faktor yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, moral, kependudukan, dan sebagainya. Dengan demikian sebagai su1nber hukumnya ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, merupakan sumber aturan dalam arti ....
A. Sumber aturan dalam arti sosiologis
B. Sumber aturan dalam arti ekono1nis
C. Sumber Hukum Formal
D. Sumber aturan dalam arti sejarah
42. Faktor-faktor idiil, ialah merupakan keinginan aturan (Rechtsidee). Sebagian sarjana menyampaikan bahwa yang merupakan faktor idiil yang secara eksklusif ialah keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan merupakan titik sentral penegakan hukum, sedangkan yang merupakan faktor idiil yang secara tidak eksklusif atau dianggap sebagai tujuan balasannya ialah kesejahteraan umum. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap sempurna sebagai faktor idiil ialah ...
a. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain
b. Kebiasaan
c. Hukum yang berlaku (mengingat bahwa aturan mempunyai sifat kesejarahan)
d. Pancasila dan Masyarakat Adil Makmur
43. Isi aturan bersumber dari rasio atau nalar manusia. Seperti yang dikatakan Hugo de Groot, bahwa dengan memakai pikiran saja adanya dan isi aturan kodrat sanggup dijabarkan dari kodrat inanusia. Hukum kodrat semata-mata bersumber pada pertimbangan nalar dalam menyatakan apa yang pada hakekatnya jujur, patut atau tidak patut, merupakan pandangan dari ...
a. Teori teokrasi
b. Teori aturan kodrat yang rasionalistis
c. Teori historis
d. Sumber aturan dalam arti ekonomis
e. teori sosialis
44. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi aturan kebiasaan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kecuali ...
a. Syarat material, yaitu adanya sikap yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau berdasarkan garis tingkah laris yang tetap
b. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut mengakibatkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum
c. Adanya akhir hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar
d. Adanya imbas dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif
45. Asas ini bekerjasama dengan terjadinya perjanjian, yaitu untuk terjadinya suatu perjanjian disyaratkan harus ada kata sepakat. Perjanjian sanggup dibuat bebas dari bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisanpun tetap sah, kecuali apabila disyaratkan bahwa untuk sahnya perbuatan aturan yang bersangkutan harus dituangkan dalam bentuk akta. Tentang tertulisnya perjanjian tolong-menolong hanyalah bermanfaat untuk pembuktian di kemudian hari, merupakan asas ....
a. Asas konsensualisme
b. Asas mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda)
c. Asas kebebasan berkontrak
d. Asas itikad baik (te goeder trouw)
46. Sistem hukum, mencakup keseluruhan aturan yang ada dan berlaku baik yang bentuknya tertulis maupun yang bentuknya tidak tertulis, mempunyai unsur-unsur, diantaranya ialah aturan yang sengaja dibuat penguasa yang berwenang (wettenrecht), yang bentuknya tertulis dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, merupakan unsur .....
a. Hukum undang-undang
b. Hukum kebiasaan dan/ atau aturan adat
c. Hukum yurisprudensi
d. Hukum traktat
47. Berdasarkan sumber berlakunya, aturan yang ditetapkan oleh negara-negara yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara, ialah ....
a. Hukum undang-undang (wettenrecht)
b. Hukum kebiasaan dan aturan sopan santun (gewoonte en adatrecht)
c. Hukum traktat (tractatenrecht)
d. Hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht)
48. Perbuatan aturan sepihak pada hakekatnya ialah perbt1atan aturan yang hanya memerlukan peryataan kehendak dari satu pihak saja untuk mengakibatkan suatu akhir hukum. Contohnya adalah, kecuali ...
a. Pembuatan surat wasiat
b. Penerimaan atau penolakan warisan
c. Penolakan komplotan harta kekayaan, pemilikan dan pembayaran
d. Kelahiran
49. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal insan sebagai subjek hukum, kecuali ...
a. Seseorang dianggap cakap aturan (handelingsbekwaam) ialah orang yang dianggap cakap atau cukup cakap uutuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti ia dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya dan untuk melaksanakan perbuatan hukum
b. Manusia sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban semenjak mulai berusia 17 tahun dan akan berakhir pada ketika ia meninggal dunia
c. Perampasan kedudukan insan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan hingga seseorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau janjkematian perdata (burgerlijkdood), sama sekali tidak sanggup dibenarkan
d. Saat mulainya insan sebagai subjek aturan yaitu semenjak dilahirkan, ternyata ratifikasi tersebut ada penyimpangannya. Apabila kepentingaunya menghendaki sehubungan dengan harta peninggalan atau warisan yang terbuka, anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan asalkan ia lahir hidup
50. Menurut kriteria aturan yang diharapkan tubuh aturan yang tunduk kepada aturan Eropa (KUH Perdata dan KUHD), contohnya Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi, Gereja (S. 1927 No. 156), ialah ...
a. Badan aturan Eropa
b. Badan aturan adat
c. Badan aturan publik
d. Badan aturan privat
e. Badan aturan sosial
51. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ihwal Perwakafan Tanah Milik. Sesuai dengan ketentuan tersebut biar wakaf sanggup dianggap sah berdasarkan hukum, maka barus memenuhi unsur-unsur dan syara-yarat tertentu, diantaranya ialah orang atau tubuh hukun yang mewakafkan benda miliknya. Kalau orang, maka harus telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melaksanakan perbuatan hukum. Sedangkan kalau tubuh aturan ialah termasuk tubuh aturan Indonesia, merupakan unsur ...
a. Wakif
b. Benda wakaf
c. Ikrar
d. Nadzir
e. semua benar
52. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal objek hukum, kecuali ...
a. Segala sesuatu yang berkhasiat bagi subjek aturan dan sanggup menjadi sasaran dari suatu korelasi aturan disebut objek hukum
b. Objek aturan sanggup dikuasai oleh subjek hukum, sebagai objek dari suatu korelasi aturan tentunya objek aturan itu mempunyai nilai dan harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yang berhak atasnya
c. Biasanya objek aturan ialah hanya berupa benda
d. Objek aturan yang berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek atau BW), dipakai istilah zaak
53. Hak-hak yang bersumber pada aturan perdata. yang berupa: hak kepribadian, contohnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan; hak kekeluargaan, contohnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal balik antara suami dan istri, hak orang renta terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan; hak kebendaan, contohnya hak milik, hak pakai, hak pungut hasil, merupakan hak ...
a. Hak-hak publik
b. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
c. Hak-hak keperdataan
d. Hak relatif
54. Apabila peraturan aturan mempunyai efektivitas dalam kehidupan bersama. Hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya aturan secara ...
a. Kekuatan berlaku secara yuridis
b. Kekuatan berlaku secara sosiologis
c. Kekautan berlaku secara filosofis
d. Menurut teori ratifikasi (Anerkennungstheorie = The Recognition Theory)
55. Berikut ini merupakan pernyataan ihwal budaya aturan di Indonesia, kecuali ...
a. Secara sederhana budaya aturan sanggup diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena aturan atau terhadap suatu insiden hukum
b. Budaya aturan memperlihatkan ihwal pola sikap individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan aturan yang dihayati masyarakat bersangkutan
c. Budaya aturan sebagai bentuk penjabaran secara konkrit dari nilai-nilai ihwal hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum
d. Budaya aturan internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik (suku bangsa) ada yang berdasarkan profesi (bidang kerja dan keahlian)
56. Ada beberapa pasal dalam UU No 4 Tahun 2004 yang sanggup dijadikan dasar aturan dilakukan inovasi aturan oleh hakim, yaitu, kecuali ...
a. Pasal 5 ayat (1) Pengadilan mengadili berdasarkan aturan dengan tidak membedakan orang
b. Pasal 16 ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa aturan tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengusut dan mengadilinya
c. Pasal 28 ayat (1) Hakum wajib menggali, mengikuti, dan memehami nilai-nilai aturan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
d. Hakim dalam memutuskan kasus itu mempunyai kebebasan, sampai-sampai kalau ada orang yang dengan sengaja (kecuali dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945) campur tangan dalam urusan peradilan sanggup dipidana (pasal 4 ayat (4))
57. Berikut ini yang merupakan pernyataan ihwal metode penafsiran inovasi aturan yang sanggup dipakai oleh hakim ialah ...
a. Dalam melaksanakan inovasi hukum, sesudah mengkonsatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dilihat hakim biasanya ialah undang-undang, lantaran undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber aturan yang penting dan utama dalam inovasi hukum
b. Konstruksi aturan ialah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru
c. Konstruksi aturan mempunyai tujuan membentuk aturan yang konkrit dan sekaligus dimaksudkan untuk menuntaskan masalah hukum. konstruksi aturan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum
d. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi aturan menyerupai tersebut di atas, maka konstruksi aturan harus mendasarkan pada fakta aturan atau fakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan sanggup dicegah pemutusan kasus yang diktatorial tanpa asalan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan
58. Politik aturan Hindia Belanda ini sanggup kita lihat pada Pasal 131 Indische Staatregeling yang berbunyi sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum perdata dan aturan dagang, aturan pidana dan aturan program perdata, harus dikodifikasikan
b. Untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Indonesia
c. Untuk orang Indonesia dan Timur Asing jikalau ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan untuk bangsa Eropa diberlakukan pada mereka baik seluruhnya maupun sebagian
d. Orang Indonesia orisinil dan Timur Asing, sepanjang terhadap mereka belum diberlakukan peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri kepada aturan yang berlaku untuk orang Eropa, baik untuk seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu
59. Dalam tata aturan Hindia Belanda, bahwa keseluruhan aturan aturan yang mengatur tatanan kenegaraan yang mencakup organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur pegawanegeri pendukungnya, ialah bidang aturan umum ...
a. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitusional law
b. Hukum Tata Negara atau Administratiefrecht atau administrative law
c. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law
d. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law
60. Hukum berdasarkan isi yang mengatur kepentingan umum, atau juga bisa dikatakan sebagai aturan yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai, ialah ...
a. Hukum pemaksa
b. Hukum pelengkap
c. Hukum publik
d. Hukum privat
e. Hukum Adat
61. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibuat di Hindia Belanda oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda bersama Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Secara hierarkhis materinya tidak boleh bertentangan dengan Wet maupun AmvB ialah ...
a. Wet (sejajar dengan undang-undang di Indonesia)
b. Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB)
c. Ordonantie
d. Regerings verordenings (Rv)
e. Semua benar
62. Sumber aturan yang berupa kebiasaan atau aturan tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, ialah ...
a. Undang-undang
b. Konvensi
c. Yurisprudensi
d. Doktrin
63. Dalam teori tujuan pemidanaan, apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan aturan itu diancam pidana, maka ada tekanan untuk seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Keadaan ini dinamakan dengan istilah Psychologische Zwang, merupakan pandangan dari teori ...
a. Generale Preventie atau pencegahan umum
b. Speciale Preventie atau pencegahan khusus
c. Verbetring van de dader
d. Onschadelijk maken van de misdadiger
64. Asas dalam aturan pidana ini diciptakan oleh Anselm Von Feurbach yang berarti tidak ada perbuatan yang sanggup dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, ialah asas ...
a. Asas Legalitas
b. Asas teritorial
c. Geen straf zonder schuld
d. Alasan Penghapusan Pidana yang ada dalam KUHP
65. Prinsip dalam aturan lingkungan yang menyatakan bahwa prinsip ini dibuat tidak hanya untuk mengendallikan pencemaran dan untuk menghilangkan kerusakan tetapi juga untuk mencegah munculnya dampak lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan insan yang mungkin terjadi, jikalau mungkin pencegahan dilakukan pada sumber dan dengan tujuan pengurangan resiko, merupakan prinsip ...
a. Pencegahan Pencemaran (The Pollution Prevention Principle)
b. Prinsip Pencemar Membayar (The Polluter-Pays-Principle)
c. Perinsip Kehati-hatian (The Precautionaru Principle)
d. Pengendalian Pencemaran Terpadu
66. Dalam aturan perjanjian, asas yang bekerjasama dengan ketika lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir semenjak adanya kata sepakat diantara para pihak. Asas konsensualisme sanggup dijumpai pada pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyampaikan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", merupakan asas ...
a. Asas konsensualisme
b. Asas kebebasan berkontrak
c. Asas pacta sunt servanda
d. Asas itikad baik
67. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Sistem kemasyarakatan/ komplotan "genealogis" yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau komplotan aturan sopan santun yang anggotanya didasarkan pada keturunan sama, kecuali ...
a. Sistem patrilineal: yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan pria (bapak) menyerupai pada suku Batak, Nias, Sumba, dll
b. Sistem matrilineal: yaitu sistem kekerabatan yang anggotanya berdasarkan garis keturunan perempuan (ibu) menyerupai suku/ clan di Minangkabau
c. Sistem parental yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu menyerupai keluarga pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak
d. Sistem ijab kabul sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung
68. Didalam aturan program perdata dikenal asa audi et alteram partem yang berarti bahwa baik pihak penggugat ataupun tergugat harus sama-sama didengar keterangan-keterangannya oleh hakim dan hakim tidak boleh menentukan kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini juga dikenal dengan asas kesamaan para pihak, merupakan asas ...
a. Hakim mendengar kedua belah pihak
b. Pemeriksaan kasus dalam sidang pengadilan terbuka
c. Beracara dikenakan biaya
d. Beracara dengan hadir sendiri
e. Beracara sendiri
69. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan piudana yang didakwakan terhadap terdakwa, contohnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, ialah bentuk ...
a. tunggal
b. alternatif
c. subsidair
d. kumulatif
e. Kompetitif
70. Konsep Rule of Law dan negara aturan mempunyai tujuan yang sama ...
a. bahwa Undang-Undang Dasar dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
b. bahwa dalam negara yang berdaulat ialah hukum
c. bahwa aturan merupakan peraturan yang mengikat
d. bahwa Undang-Undang Dasar harus memuat hak asasi manusia
71. Implementasi hak asasi insan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah ...
a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan perseorangan
b. mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan
c. mengutamakan kepentingan umum
d. mengutamakan kepentingan perorangan
e. mengutamakan kepentingan saudara
72. Kedaulatan aturan menawarkan sumbangan pemikiran konseptual bagi ...
a. konsepsi negara hukum
b. negara demokrasi
c. teori kedaulatan hukum
d. pengembangan konsepsi negara hukum
e. semua benar
73. Seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung hukuman bila dilanggar, disebut dengan :
a. Aturan
b. Adat Istiadat
c. Hukum
d. Kesusilaan
e. Konvensi
74. Hukum yang mengatur ihwal Negara dan penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Kola
c. Hukum Tata Wilayah
d. Hukum Tata Tertib
e. Hukum Konstitusional
75. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi berdasarkan pendapatnya sendiri
a. Disposisi
b. Diskresi
c. Disabilitas
d. Amnesti
e. Grasi
76. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan thd eksekusi yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk eksekusi dikenal dengan istilah
a. Grasi
b. Amnesti
c. Abolisi
d. Rehabilitasi
e. Remedi
77. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Atau Dekalarasi HAM
ditandatangani pada tanggal
a. 10 November 1948
b. 10 Desember 1948
c. 10 Oktober 1948
d. 10 Desember 1958
e. 10 November 1988
78. Serikut ini yang bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
a. Hak hidup
b. Hak mendapat pendidikan
c. Hak untuk bekerja
d. Hak mendapat persamaan di mata hukum
e. Hak melaksanakan sesuatu dengan bebas
79. Menurut Lembaga Amnesti lnternasional, negara yang paling banyak melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah
a. lrak
b. Iran
c. Israel
d. Amerika Serikat
e. Belanda
80. Meskipun Amerika Serikat ialah Negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justeru AS dianggap sebagai Negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh
a. Masyarakat dunia buta politik
b. AS pandai menyembunyikan kejahatan HAM -nya
c. AS menguasai jaringan media internasional (baik cetak, maupun elektronik), dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai Negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya.
d. Masyarakat dunia menyukai AS
e. Masyarakat dunia takut menghadapi AS
81. Kata "Demokrasi" berasal dari bahasa
a. Sansekerta
b. Urdu
c. Yunani
d. Spanyol
e. lnggris
82. Arti kata "demos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
83. Arti kata "kratos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat
84. Berikut ini ialah ciri-ciri Pemerimtahan demokratis, kecuali
a. Rakyat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan politik
b. Hak-hak asasi rakyat diakui dan dilindungi
c. Media (Pers) mendapat kebebasan untuk mengontrol pemerintah
d. Adanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil
e. Adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat
85. Ketika seluruh rakyat menentukan perwakilan melalui Pemilu untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka, maka demokrasi ini disebut dengan
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tak langsung
c. Demokrasi kebebasan
d. Demokrasi sesungguhnya
e. Demokrasi Perwakilan
86. Undang-undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 telah diganti dengan
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004
b. Undang-Undang No. 32 tahun 2005
c. Undang-Undang No. 33 tahun 2002
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004
e. Undang-Undang No. 32 tahun 2002
87. Tujuan lmplementasi kebijaksanaan otonomi kawasan (otonomi khusus) termasuk dalam hal pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan negara mempunyai tujuan
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Menjamin terselenggaranya kerjasama antar daerah
c. Terpilihnya gubemur/bupati/walikota secara demokratis
d. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Mereformasi birokrasi daerah
88. Pelaksanaan otonomi kawasan dititikberatkan pada
a. Pemerintahan Kabupaten/ Kota
b. Pemerintahan Propinsi
c. Pemerintahan Kecamatan
d. Pemerintahan Kelurahan
e. Tetap pada Pemerintahan Pusat
89. Menurut UU nomor 22 tahun 1999, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan adalah
a. Pendidikan
b. Pertanahan
c. Agama
d. Sosial
e. Keuangan
90. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan pusat dan kawasan diatur dalam:
a. UU Nomor 25 tahun 2001
b. UU Nomor 25 tahun 2002
c. UU Nomor 35 tahun 2000
d. UU Nomor 35 tahun 1999
e. UU Nomor 25 tahun 2000
91. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah
a. Pengadilan Tinggi
b. Pengadilan Negeri
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Yudisial
92. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana kiprah kepresidenan dipegang oleh
a. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
b. Mahkamah Agung
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri
d. Ketua DPR
e. Mendagri
93. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, ialah dengan meperhatikan pertimbangan:
a. Kepolisian
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
c. Mahkamah Agung (MA)
d. Wakil Presiden
e. DPR
94. Presiden menawarkan amnesti dan pembatalan dengan pertimbangan
a. Wakil Presiden
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
95. dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah
a. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah
b. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan
c. Hak mengusut dugaan pelanggaran oleh pemerintah
d. Hak memakzulkan Presiden
e. Hak membekukan sementara sebagian kekuasaan Presiden
96. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
a. Melakukan inventarisasi pemasukan negara
b. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara
c. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah
d. Mencegah terjad inya korupsi di forum negara
e. Melaporkan pelanggaran oleh birokrat negara kepada kepolisian
97. Siapakah yang mempunyai kiprah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan aturan ?
a. Tentara Nasional Indonesia
b. Saluan Pengaman Nasional
c. Kepolisian Republik Indonesia
d. Departemen Hukum dan HAM
e. Departemen Keamanan
98. Contoh bentuk kegiatan SISHANKAMRATA ialah :
a. Pertahanan Sipil (Hansip)
b. Keamanan Rakyat (Kamra)
c. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
d. Tentara Nasional Indonesia AU-AD-AL secara menyeluruh
e. Pemuda Bela Negara
99. Secara umum, dibentuknya aturan ialah bertujuan untuk :
a. Menciplakan hukuman bagi pelanggar hukum
b. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
c. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
d. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
e. Memberikan eksekusi setimpal bagi pelanggar
100. Hakikat norma aturan ialah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
a. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya bantalan nama hukum
b. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat sanggup memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
c. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar aturan yang membenarkan keinginannya tersebut
d. Penegak aturan boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
e. Orang yang melanggar huku m a tau yang tidak menaatinya sanggup dikenakan sanksi
Demikianlah 100 latihan soal SKB CPNS ilmu aturan dan peraturan perundang-undangan dari kami awambicara.id. Semoga bermanfaat.